Anies Baswedan Bertemu Kiai Kampung, Bicara soal Keadilan

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (Capres) Anies Baswedan menghadiri Mujadalah Kiai Kampung di Kastil Atamimi Palace, Villa Puncak Tidar, Malang, Sabtu, 18 November 2023.

Di hadapan para kiai, Anies memastikan bakal mengacu pada keadilan dalam membuat kebijakan.

Anies menyampaikan, para kiai dan nyai dari berbagai kampung di Indonesia menginginkan adanya keadilan di berbagai aspek kehidupan. Terutama, kata dia pada aspek pendidikan.

"Mereka semua menginginkan adanya keadilan dan kesetaraan, baik terkait dengan pendidikan, fasilitas-fasilitas, intinya jangan ada pembedaan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum dan itu salah satu agenda utama yang memang kita akan bawa," kata Anies dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (19/11/2023).

Menurut Anies, kata kunci berbagai tantangan ke depan adalah keadilan. Sehingga, keadilan akan dijadikan acuan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan.

"Kata kunci penyusunan kebijakan ke depan adalah kata keadilan, setiap kebijakan disusun harus menjawab pertanyaan apakah sudah memenuhi keadilan," kata Anies.

Anies menilai, apabila suatu kebijakan diambil tak mementingkan keadilan, maka kebijakan itu akan menghasilkan berbagai ketimpangan.

Sementara itu, dalam Mujadalah Kiai Kampung ini juga dihasilkan resolusi berdasarkan kesepakatan bersama.

Diantaranya mengenai keberpihakan, kemudian menjamin serta bertanggung jawab atas terwujudnya sistem pendidikan dan kesejahteraan guru yang manusiawi.

"Masih banyak lembaga pendidikan, terutama pesantren di desa-desa yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, kami menuntut agar setidaknya 20 persen Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, harus dipergunakan untuk kesetaraan pendidikan tersebut," kata Pencetus Mujadalah, Amin Ahmad Balbaid

Kesepakatan Mujadalah lainnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang setara di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan. Para kiai kampung di Malang menilai perlu dibentuk Bank Kesehatan Desa.

Terakhir, soal ketersediaan pupuk yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan petani sepanjang tahun dengan angka-angka subsidi dan pola distribusi yang transparan.

"Untuk itu, diperlukan terbentuknya Bank Pertanian Desa yang menjamin ketersediaan dana pinjaman bagi pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya, tanpa sistem birokrasi perbankan yang menyulitkan petani," kata Amin Ahmad.

Untuk mewujudkan ketiga butir resolusi tersebut, Mujadalah menuntut peran kepemimpinan nasional periode 2024-2029 agar mengeksekusi dalam seratus hari pertama masa kepemimpinannya, serta membuka jalur komunikasi dan akses yang konsisten kepada forum Mujadalah Kiai Kampung seluruh Indonesia.