Anies Baswedan Singgung Integritas Aparat Penegak Hukum di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menyinggung soal netralitas aparat penegak hukum jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Menurut Anies, pemilu harus berjalan jujur dan adil.

Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat capres-cawapres peserta pilpres 2024 diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi dan komitmen penegakan hukum dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Tujuan utama dari proses ini semua (pemilu) bukan tentang siapa yang menang, tapi tentunya dihormati semua dan pemerintah yang nanti terbentuk adalah pemerintah yang disadari oleh semua bukan hasil karena proses yang ada curang, justru dengan hasil kejujuran," kata Anies Baswedan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Anies berharap dalam pelaksanaan pemilu 2024 ada keseriusan dari seluruh aparat penegak hukum. Lantas, Anies menyinggung soal beberapa oknum aparat penegak hukum yang tak jarang melanggar aturan.

"Kita semua yang berada di posisi memimpin pasti pernah mengalami. Kita memberikan arahan jalan lurus, mungkin ada satu atau dua anak buah yang memilih belok, milih belok kanan atau kiri," kata Anies.

Menurut Anies, terkait hal ini pemimpin sebagai atasan punya peran penting untuk menegur anak buah yang melanggar dalam menjalankan tugasnya.

"Kalau atasannya tidak menegur, maka itu akan dianggap sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan. Maka dari itu kami harapkan jika ada yang belok kanan atau kiri, segera diluruskan, segera ditegur, segera didisiplinkan agar semua arahan dari puncak terus ke bawah, tanpa ada penyimpangan," tutur Anies.

Anies menjelaskan, pemimpin memiliki tugas yang lebih besar dari sekadar memberikan perintah. Anies menilai seorang pemimpin atau atasan punya kemampuan menjaga integritas dari atas ke bawah.

"Bukan sekadar pernah diperintah, tapi konsisten menjaga perintah itu sampai ke bawah. Integritas pemilu kita bukan dilihat dari pakta yang kita tanda tangani, tapi peristiwa di lapangan yang sesuai dengan pakta yang kita tanda tangani," ucap dia.

Lebih lanjut, Anies berharap di dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti semua aparat penegak hukum mampu menyelamatkan setiap suara para pemilih.

"Karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan masa depan negerinya," ucap dia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pemilihan umum (pemilu) 2024 dapat berlangsung dengan jujur dan adil agar kualitas demokrasi di Indonesia dapat terjaga.

Untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil, Wapres Ma'ruf Amin meminta semua peserta untuk bermain bersih dan penyelenggara pemilu berlaku jujur serta adil. Para pejabat negara diminta untuk menjaga netralitas, tidak berpihak pada calon tertentu.

Hal ini disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam sesi dialog bersama Warga Negara Indonesia (WNI) di Bratislava, Slovakia, Minggu (26/11/2023).

"Mengenai pemilihan umum, saya kira seperti tadi yang saya katakan, kita berharap pemilihan umum ini berjalan fair, netral, tidak ada pejabat, pelaksana tugas dan juga para pemainnya sendiri harus bermain bersih, tidak ada yang tidak bersih," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi apa pun, sebab hal itu sangat berpotensi membuat keterbelahan dan perpecahan.

"Masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak baik, disinformasi, hoaks, ini pasti ini. Oleh karena itu jangan sampai kalau pemilihan umum itu nanti dianggapnya tidak jurdil, itu kan kualitas demokrasi kita akan rusak, dianggap cacat lah," tegas Ma'ruf.

Wapres melanjutkan, apabila rakyat sudah menilai pemilu yang berlangsung tidak bersih, tidak jujur, maka akan menjadi legitimasi hasil pemilu 2024 sangat dipertanyakan. Akibatnya, kualitas demokrasi menjadi rusak.

"Kalau pemilihan umum nanti dianggapnya tidak jurdil, kan kualitas demokrasi kita akan rusak, dianggap cacat. Itu bisa nanti menjadi permasalahan legitimasi. Jadi kita secara aturan bagus, secara prosedural bagus, secara substansinya bagus, dan juga legitimate. Itu yang kita harapkan," kata Ma'ruf.

"Sehingga siapa pun yang jadi pemerintah ke depan itu akan berjalan dengan baik," ujar Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin juga menyinggung soal persiapan pemilu 2024 di luar negeri dalam kunjungan kerjanya ke KBRI di Slovakia.

Dia mengingatkan semua petugas harus menjaga netralitas dan kejujuran agar pemilu berjalan baik.

"Saya mengimbau di seluruh KBRI di luar negeri supaya menyelenggarakan Pemilu dengan baik dan supaya ada netralitas dari pihak kedutaan besar kita supaya pemilu berjalan dengan jurdil," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf menegaskan, netralitas aparatur negara jangan hanya di mulut saja atau sebatas slogan, namun harus dibuktikan secara konkret. Aparat negara tidak boleh berpihak pada salah satu calon.

"Ya bukan slogan, betul-betul dijalankan dengan baik," tegas Ma'ruf.

Wapres meminta pemilu berjalan bersih tanpa tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian kualitas demokrasi bisa terjaga.

"Itu dengan jujur dan adil, dengan bersih dan tidak ada tekanan dari mana-mana, supaya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Supaya kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik," kata Ma'ruf.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bakal mendirikan posko-posko pengaduan di setiap daerah untuk menjamin netralitas prajurit TNI dalam pemilu 2024.

Dia mengatakan nantinya masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan oknum TNI yang tak netral dalam pemilu 2024.

"Dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," jelas Agus Subiyanto usai dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Selain itu, dia juga menginstruksikan jajaran di satuan bawah untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI. Hal ini sebagaimana UU 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit tidak boleh berpolitik.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menekankan dirinya akan menindak tegas oknum TNI aktif yang melakukan politik praktis. Agus menyampaikan sanksi bisa berupa teguran maupun tindakan pidana.

"Kemudian (berdasarkan) UU 7 Nomor 2017 tentang Pemilu, apabila ada oknum TNI masih melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya," kata dia.

"Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," sambung Agus.

Agus menuturkan dirinya telah melakukan deklarasi pemilu 2024 dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pangdam, Kapolda, elemen masyarakat, KPU, Bawaslu, LSM, tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Dalam kesempatan ini, semua pihak membuat pakta integritas tentang pemilu damai.

"Kita harapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam keadaan aman dan damai," tutur Agus.