Anies Baswedan Kampanye di Jakarta: Ini Bukan Sekedar Ganti Presiden, Tapi Mengganti Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bukan hanya soal berganti kepala negara. Menurut Anies, Pilpres juga tentang mengganti kebijakan.

"Ini bukan soal mengganti presiden tetapi mengganti kebijakan-kebijakannya, siap? Insyaallah perjuangan dari Jakarta ini akan bisa bergulir lebih ke luas lagi," kata Anies di acara kampanye perdana Anies-Muhaimin di GOR, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (28/11/2023).

Acaranya ini dihadiri para kader dan simpatisan PKS serta Partai NasDem. Lalu, Anies mengajak para simpatisan untuk menjalankan kerja pemenangan untuk Pilpres 2024 dimulai dari Jakarta.

"Di Jakarta kita siap untuk kerja keras? Insyaallah, kemenangan dihantarkan ke Jakarta. Insyaallah perubahan besar dimulai dari Jakarta, dan Insyaallah di Jakarta akan menular ke seluruh Indonesia," ucap Anies.

Sebelum ke Ciracas, Anies mengawali kampanye perdananya di Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara.

Anies membeberkan alasan emosional mengapa dia memulai kampanye untuk Pemilu 2024 di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Menurut Anies, ada kedekatan yang telah terjalin sejak lama dengan warga yang tinggal di lahan sengketa tersebut.

"Tanah merah ini adalah sebuah kampung yang masyarakatnya pada tahun 2016 itu datang ke rumah kami meminta untuk saya menjadi calon gubernur," kata Anies di kediamannya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Anies menyatakan, pada 2016 silam, kampanyenya sebagai calon gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta juga dimulai dari Tanah Merah Koja, Jakarta Utara.

"Nah kemudian pada tanggal 23 September 2016 pada waktu itu pendaftaran pilkada hari Jumat, hari sabtunya saya keliling pertama itu di kampung Tanah Merah," ucap Anies.

"Karena mereka lah yang datang ke sini. mereka yang meminta (jadi gubernur) waktu itu pertama kali, jadi saya datang pertama ke sana," sambung Anies.

Kala itu, kata Anies warga Tanah Merah memiliki persoalan yang berhubungan dengan sengketa lahan. Anies saat itu menawarkan solusi kepada warga dengan mengeluarkan Izin Membangun Bangunan (IMB) sementara.

"Tanah merah ini punya persoalan lahan yang mereka gunakan dalam sengketa antara warga dengan BUMN. Kemudian kami sampaikan solusinya. Solusinya adalah dengan dibuatkan IMB sementara kolektif," ucap Anies.

Menurut Anies, dengan dikeluarkannya IMB warga bisa mendapatkan akses air minum, listrik hingga memperoleh izin usaha mikro kecil (IUMK) dan urusan-urusan lainnya warga Tanah Merah dipermudah. Sedangkan masalah sengketa tanahnya saat itu diserahkan ke pengadilan.

"Jadi sekarang kami akan berjalan menuju sebuah amanah yang sedang sekarang diatur lewat pemilu tingkat nasional. Saya mulainya dari kampung dimana dulu kami memulai di Jakarta," kata dia.

Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, akan membantu menuntaskan urusan warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara yang berkaitan dengan pemerintah pusat apabila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.

"Insya Allah sebagian urusan di Tanah Merah yang membutuhkan kewenangan pemerintah pusat, bila diizinkan untuk mendapatkan kewenangan kita tuntaskan untuk Tanah Merah ini," kata Anies.

Anies menyoroti lahan Tanah Merah yang sampai saat itu statusnya masih sengketa antara warga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sehingga warga Tanah Merah nanti bisa tinggal dengan tenang, status tanahnya jadi jelas, dan bisa tinggal di sini hingga anak cucu dengan tenang. Doakan bisa berhasil," ujar Anies.

Menurut Anies, masih banyak kampung-kampung serupa Tanah Merah di seluruh Indonesia. Dia lalu bercerita soal upaya menghadirkan keadilan di Tanah Merah saat menjabat gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

"Waktu itu kita semua bersepakat, tempat ini sudah terlalu lama dipinggirkan. Betul? Tidak dianggap sebagai warga yang setara dengan yang lain, betul? Alhamdulillah bersama-sama kita bikin perubahan di Tanah Merah ini," ungkap Anies.

Keadilan atas tanah itu, lanjut Anies juga mesti dirasakan warga-warga di seluruh wilayah Indonesia yang masih terpinggirkan.