Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden Anies Baswedan mengungkapkan, aturan hukum harus ditegakkan di Indonesia. Penegakan hukum saat ini berlaku sesuai dengan kepentingan penguasa.
"Yang terjadi banyak aturan ditekuk sesuai kepentingan yang sedang memegang kekuasaan, apakah ini diteruskan? tidak. " kata dia dalam debat capres perdana di kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Dia mengungkapkan, saat ini tatanan hukum berjalan tidak tegak. Anies menegaskan, hukum harus ditempatkan sebagai rujukan utama rasa keadilan. Ini harus dipegang teguh pemegang kekuasan.
Advertisement
"Kemudian menyaksikankan betapa hari ini tatanan ketika menjalankan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip yang kita dpegang, perubahan harus kita kembalikan negara hukum bukan kekuatran. Dalam negara hukum, negara diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi," ujar dia,
"Kita melihat hukum tegak, dalam kenyataan dia bengkok, dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak boleh didiamkan harus berubah, karena itu perubahan kita dorong," ujar Anies.
Format dan Aturan Debat Pilpres
Untuk debat pertama, topik yang diangkat adalah masalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, layanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga.
KPU memutuskan lima debat di Pilpres 2024 akan dihadiri secara bersamaan oleh pasangan capres-cawapres. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri capres atau cawapres seperti pada Pilpres 2019.
Dalam tiga debat, para capres bakal diberikan porsi bicara lebih besar ketimbang cawapres.Â
Di dua debat lainnya, para cawapres bakal lebih banyak beradu gagasan. Pada kedua sesi adu gagasan itu, para capres didesain untuk lebih irit bicara.
Advertisement