Jokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Tak Ada Kecurangan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para kepala desa untuk menjaga pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 agar berjalan dengan damai dan lancar. Jokowi juga berpesar agar kepala desa menjaga agar tak ada kecurangan dalam Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Jokowi saat mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12/2023). Aliansi yang hadir antara lain, Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jawa Timur, Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

"Jadi titipan Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu ini betul-betul tidak ada kecurangan. Pemilu ini damai, lancar, karena apa, kalau situasi seperti beberapa dekade lalu jangan sampai terjadi," kata Bendahara Umum DPP PAPDESI Sujiono usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12/2023).

Menurut dia, wajar apabila ada kekhawatiran dari Jokowi terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Sujino menyampaikan masyarakat pun menginginkan Pemilu 2024 berjalan dengan riang gembira dan aman.

"Kekhawatiran wajar lah, kami masyarakat di bawah ini inginnya betul-betul kita bisa menjalankan pemilu yang enjoy sajalah," ujar dia.

Sujiono mengaku, sejauh ini PAPDESI tak menggerakkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon Pilpres 2024. PAPDESI mempersilakan anggotanya menentukan siapa sosok capres-cawapres yang akan dipilih.

"Tidak ada (pergerakan di bawah)," ucap Sujiono.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAPDESI Senthot Rudi Prastiono menekankan komitmen organisasinya untuk menjaga agar Pemilu 2024 berlangsung damai. Dia menilai hal ini penting di tengah situasi global yang penuh tantangan.

"Diharapkan menjaga pemilu ini damai kan. Proses tahunan ini harus kita lewati dengan bagus, apalagi situasi secara global kan seperti ini kan membahayakan. Memang kita berkomitmen menjaga pemilu damai sampai desa," tutur Senthot.

Disisi lain, dia menyampaikan mengaku tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan dengan Jokowi. Menurut dia, pertemuan ini membahas soal revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

"Tidak ada. Tadi sama sekali, tidak menyinggung politik," kata Senthot.

"Kita bertemu dengan presiden kaitannya membahas revisi UU Desa Nomor 6 tahun 2014, kita ingin menanyakan kepada beliau langsung terkait revisi UU tersebut," sambungnya.