Ketua KPU Sebut Pemilu di Indonesia Paling Rumit di Dunia

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di luar negeri, KPU sudah mengarahkan PPLN sekaligus kantor perwakilan KPU setempat untuk mengundang duta besar dari negara-negara sahabat guna menyaksikan proses pemungutan suara.

oleh Mevi Linawati diperbarui 30 Des 2023, 17:16 WIB
Diterbitkan 30 Des 2023, 17:16 WIB
KPU Terima Berkas Pemeriksaan Kesehatan dari RSPAD
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan tiga pasangan bakal calon mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia menjadi yang paling rumit di dunia.

"Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar, tetapi pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi, dianggap sebagai pemilu yang paling rumit di dunia," kata Hasyim usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Hasyim menjelaskan, durasi pemungutan suara pemilu di Indonesia juga yang paling singkat di dunia karena hanya dilakukan selama enam jam atau mulai pukul 07.00 hingga 13.00.

Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di luar negeri, lanjut Hasyim, KPU sudah mengarahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sekaligus kantor perwakilan KPU setempat untuk mengundang duta besar dari negara-negara sahabat guna menyaksikan proses pemungutan suara.

KPU juga mengundang perwakilan dari negara-negara sahabat dalam program kunjungan pemilu (election visit) untuk menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

"Ini penting untuk kami lakukan dalam rangka menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia," ujar Hasyim seperti dilansir dari Antara.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada seluruh jajarannya yang bertugas dari pusat hingga tingkat desa dan kelurahan untuk bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih.

"Kami ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, beserta jajaran diteruskan di tingkat TPK, PPS, dan TPPS, agar bisa bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilih dan juga peserta pemilu dalam berkompetisi," ujar Hasyim.

Pemilu 2024 Sisa 45 Hari, Jokowi: KPU Pusat Sampai Daerah Harus Siap

Banner Infografis Jokowi Minta Menteri Setop Bicarakan Penundaan Pemilu 2024. (Liputan6.com/Trieyasni)
Banner Infografis Jokowi Minta Menteri Setop Bicarakan Penundaan Pemilu 2024. (Liputan6.com/Trieyasni)

residen Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik yang di pusat maupun daerah untuk bersiap menjalankan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan jujur dan adil. Jokowi mengingatkan pelaksanaan Pemilu 2024 sisa 45 hari lagi.

"Tidak ada kata yang lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap, siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat, dan Pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat. Semuanya harus bersiap," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (30/12/2023).

Dia mengatakan, Pemilu 2024 memang sangat kompleks karena Pilpres dan Pileg digelar bersamaan. Selain itu, kata Jokowi, Pemilu 2024 melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa, 18 partai politik nasional, serta 6 partai lokal Aceh.

"Tak bisa bayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini. Sangat kompleks sekali," ujarnya.

Kendati begitu, Jokowi menekankan Pemilu 2024 harus dijalankam sebaik-baiknya sesuai perintah Undang-Undang. Dia meminta KPU dan penyelenggara pemilu memastikan kesiapan petugas, ketersediaan logistik, distribusi logistik, dan sistem teknologi berjalan dengan baik.

"Jangan sampai ada yang tercecer satupun semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya," jelas Jokowi.

Jokowi: Jangan Sampai Ada Peretasan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pencabutkan status pandemi COVID-19 pada Rabu, 21 Juni 2023. Saat ini Indonesia memasuki masa endemic (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

Dia mewanti-wanti keteledoran kecil terkait hak teknis bisa berimplikasi politik. Jokowi tak mau hal ini terjadi sebab bisa menganggu kondusifitas negara dan legitimasi Pemilu 2024.

"Sehingga saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik harus transparan terbuka," tutur Jokowi.

"Jangan sampai terjadi peretasan. Hati-hati mengenai ini sekali karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," sambung dia.

Jokowi meyakini KPU mampu menjalankan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan baik. Dia memastikan pemerintah mendukung penuh agenda kerja KPU agar Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil.

"Saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga Pemilu ini berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar, serta hasilnya yang baik, dan terpercaya," pungkas Jokowi.

Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Ada 204 Juta Lebih DPT di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya