TPN: Ganjar-Mahfud Tak Akan Lanjutkan Food Estate

Liputan6.com, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak akan melanjutkan Food Estate untuk mengatasi krisis pangan. 

"Kami berkomitmen untuk mengatasi krisis pangan namun tidak akan melanjutkan program food estate seperti yang sekarang sedang dibangun. Yang dilakukan dengan menyiapkan lahan luas dengan sebagian menebang hutan lalu melaksanakan usaha pertanian diatasnya," kata Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud Heru Dewanto, dalam keterangan resmi, Rabu (24/1).

Dia mengatakan, program ketahanan pangan yang akan dipakai yakni dengan mengintegrasikan lahan-lahan petani yang kecil-kecil hingga mencapai skala ekonomi tertentu.

Sehingga dilakukan pengusahaan atau korporatisasi secara ekonomis dalam ekosistem pertanian terpadu sebagai usaha bersama.

"Dengan begitu mekanisasi pertanian dan intensifikasi pertanian bisa dilakukan, sehingga petani naik kelas, dari buruh tani menjadi pengusaha tani," papar Heru.

Ia juga mengatakan ekosistem pertanian terpadu untuk meningkatkan produksi pangan, ensuring ketersediaan teknologi dan aksesibilitas mekanisasi pertanian.

Kemudian, merevitalisasi produksi dengan pupuk dan pendampingan teknis optimal, tak kalah penting terkoneksi digital untuk akses pasar yang adil dan stabil.

"Adalagi integrasi sistem informasi kemandirian pangan dan pengurangan impor," ujarnya.

Heru menyinggung tentang pelibatan anak-anak muda sebagai akselerator petani masa depan sebagaimana sering disampaikan Ganjar-Mahfud saat menjumpai rakyat. Keseluruhan itu, kata Heru, mengadopsi model pertanian berkelanjutan yang berpihak pada lingkungan.

"Dengan demikian kita bisa mengatasi krisis pangan. Petani bangga bertani dan naik kelas dari buruh tani menjadi pengusaha tani, dan anak muda akan bangga ikut bertani dan ekonomi sirkular yang mendukung pembangunan desa akan tumbuh berkembang," tegasnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menegaskan, diperlukan komitmen dan keberanian untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Mahfud menyampaikan hal itu pada Debat Keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam pemaparannya, Mahfud menyebut bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan di bumi, akibat tingkah laku manusia di darat dan laut.

Kerusakan itu ditunjukkan Allah agar manusia sadar bahwa mereka sudah merusak alam. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, dan keberanian untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup berkelanjutan.

“Saya yakin, ini tidak mudah tapi ada dua hal penting yakni komitmen dan keberanian,” katanya.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut bahwa saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), pada 16 Juni 2011 pernah membuat vonis bahwa sumber daya alam untuk memihak rakyat ukurannya ada empat.

Pertama pemanfaatan, kedua pemerataan, ketiga partisipasi masyarakat dan keempat penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur.

Dia menegaskan, pasangan Ganjar-Mahfud akan menggunakan tolok ukur itu.

“Saya tidak melihat pemerintah menggunakan tolak ukur itu,” imbuh dia.

Istana membantah bahwa food estate yang digarap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan proyek gagal. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, food estate hanya perlu dievaluasi.

“Iya (tidak gagal) tapi dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan,” kata Ari kepada awak media di Istana Negara Jakarta, Senin (22/1/2024).

Ari mengatakan, proyek food estate harus ada perbaikan. Tujuannya agar cita-cita ketahanan pangan bisa tercapai.

“Implementasinya kan tentu ada evaluasi, perbaikan, penyempurnaan terus berjalan. Ya supaya apa yang tujuan kebijakan itu bisa tercapai,” harap dia.

Ari menjelaskan, proyek food estate bertujuan untuk merespons situasi nasional soal pangan yang dihadapi bangsa. Sebab, saat ini dunia sedang krisis pangan. 

“Jadi setelah pandemi diketahui bahwa seluruh dunia menghadapi ancaman krisis pangan. Banyak negara yang kemudian menjadi negara gagal karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya, harga pangan juga melambung tinggi di pasaran dunia,” ungkap Ari.

Demi merespons itu, lanjut Ari, negara memiliki terobosan dengan skala besar dan karena itu, sebabnya mengapa Presiden Jokowi mendorong untuk merespons dampak pandemi dan krisis pangan.

“Maka dari itu kebijakan lumbung pangan adalah menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemeirntah, sehingga kemampuan kita untuk mandiri dari sisi pangan itu bisa tercukupi, tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara lain khususnya ketika harga cukup tinggi,” dia menandasi.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka