Timnas AMIN Minta Relawan dan Saksi Kumpulkan Bukti-Bukti Pelanggaran Selama Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) meminta kepada seluruh relawan dan saksi untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala bukti pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan selama pemilihan umum (pemilu) 2024. Baik sebelum, sesaat, dan setelah pencoblosan.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva, di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

"Karena kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis," kata Hamdan kepada wartawan.

Ia menegaskan saat ini Timnas AMIN tengah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang ditegaskannya sistematis terstruktur dan masif.

"Tadi diawali dengan film Dirty Vote, apa yang ada di sana ada permulaaan desain sebuah pelanggaran. Kita bisa simpulkan seperti itu dari data-data yang ditampilkan dalam film itu. Sekarang kita hendak membuktikan dan bukti-bukti awal bahwa implementasi dari desain itu mulai tampak satu persatu. Dan ini sedang kami kumpulkan di seluruh Indonesia," ujar Hamdan.

Selain itu, dengan masih berjalannya proses rekapitulasi secara manual, ia meminta kepada masyarakat untuk terus mengawal pemilu 2024 hingga selesai.

"Bagi pasangan AMIN dan Timnas AMIN, apa pun kami lakukan untuk menjaga keadaban pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan fair, agar negara kita menjadi negara yang beradab. Negara kita ini adalah negara yang dibangun di atas pemerintahan yang legitimate, itu yang jauh lebih penting dibanding menang dan kalah," ungkapnya.

"Penting kami catat bahwa inilah perjuangan kami, dan inilah kehendak perubahan. Kita ingin menghendaki pemerintahnya legitimate, negara yang kuat dan keadaban dalam pemerintahan. Saya kira itu menjadi concern kami. Maka itu saat ini kami mengajak masyarakat untuk menjaga integritas pemilu ini agar negeri kita menjadi negeri yang lebih baik," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta sejumlah pihak tidak hanya teriak-teriak terjadi kecurangan pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

Ayah dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka itu mengimbau pihak yang tidak puas dan menemukan adanya kecurangan pemilu untuk melapor ke pihak terkait, salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Ari Yusuf Amir menyatakan tanpa diimbau Presiden Jokowi pun, pihaknya akan melaporkan jika ada temuan kecurangan pada pemilu 2024.

"Artinya memang prosesnya itu sebetulnya tanpa Presiden sampaikan juga tetap akan kita lakukan, karena itu sudah proses baku," kata Ari Yusuf Amir dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ari meminta Presiden Jokowi tidak perlu khawatir, karena Timnas AMIN akan membuktikan dugaan kecurangan pemilu 2024 sesuai mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

"Pak Presiden enggak usah khawatir, kita juga akan melakukan itu," tegas Ari.

Meskipun diakui Ari, pihaknya pesimistis berbagai laporan dugaan kecurangan akan ditangani serius oleh instansi berwenang. Ari kemudian mengungkit pada kasus-kasus yang pernah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu.

"Walaupun kami sebetulnya juga pesimis untuk melakukan itu. Karena kita tahu Bawaslu, KPU selama ini laporan-laporan kita susah ditanggapi, tapi tetap akan kami lakukan. Rakyat harus tahu, masyarakat juga harus mengerti dan memahami kondisi ini," ujar Ari.

Lebih lanjut, Ari mengatakan pernyataan dugaan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh Timnas AMIN sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik.

"Ini suara rakyat, khalayak harus tahu mekanisme ini ada masalah. Proses di lapangan, proses di sebelum pilpres, pada masa pilpres, dan setelah pilpres, banyak sekali masalah. Kalian harus tahu," ujar Ari.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta semua pihak tidak hanya berteriak-teriak dan menuding adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara pemilu 2024.

Dia mempersilakan masyarakat membawa bukti ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK) apabila memang ada kecurangan dalam pemilu 2024.

"Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," kata Jokowi usai acara Pameran Otomotif Indonesia Internasional Motor Show di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Jokowi menekankan bahwa setiap tempat pemungutan suara (TPS) memiliki saksi baik caleg, partai politik, dan capres-cawapres. Selain itu, kata Jokowi, aparat keamanan dan Bawaslu juga memantau proses pemungutan hingga penghitungan surat suara.

"Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," jelasnya.

Menurut mantan wali kota Solo itu, pengamanan yang berlapis-lapis tersebut akan menghilangkan kecurangan dalam proses pemilu 2024. Kendati begitu, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ada mekanisme di Bawaslu dan MK apabila memang ada kecurangan.

"Kalau memang ada betul (kecurangan pemilu), ada mekanismenya untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira sudah diatur semuanya," tutur Jokowi.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com