PKB Ungkap Ada Upaya Pihak-pihak di DPR Gagalkan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Luluk Nur Hamidah mengungkapkan ada pihak-pihak di Parlemen yang berusaha menggagalkan hak angket kecurangan pemilu 2024.

"Ada pihak-pihak yang juga dimobilisasi sedemikian rupa," kata Luluk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Luluk bahkan mendapatkan informasi bahwa tokoh agama di luar parlemen juga ikut dimobilisasi untuk menolak hak angket.

"Saya terima berita ada tokoh agama yang dimobilisasi yang intinya mereka minta agar hak angket itu digagalkan," kata dia.

Sementara itu, Luluk menyatakan pihaknya menargetkan hak angket dapat mulai digulirkan pada masa sidang ini. Menurutnya, angket kecurangan pemilu 2024 bisa dibahas meskipun DPR nanti memasuki masa reses.

"Saya harap bisa ya. Kalau misal pengajuan ini sudah bisa diterima kan kita bisa membahas kapan saja, ketika masa reses pun tidak masalah," kata Luluk.

Luluk menyatakan pihaknya menunggu fraksi lain hingga tanggal 20 Maret atau saat pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu 2024.

Menurut Luluk, saat ini beberapa fraksi di DPR belum dapat fokus angket lantaran masih penghitungan pemilihan legislatif (pileg).

"Mudah-mudahan ya paling tidak ya, mungkin karena semua berpikir tanggal 20 Maret, apalagi kan anggota koalisi 03, PPP misalnya, memang menunggu momentum tanggal 20 karena terkait nasib lolos parlemen threshold apa tidak, itu sangat kita paham. Kalau memang bareng, ya kita bersama," kata Luluk.

"Kalau harus menunggu tanggal 20, masa kita tak punya kesabaran untuk menunggu beberapa hari saja sampai tanggal 20 Maret," sambungnya.

Meski demikian, Luluk memastikan PKB tidak akan memulai hak anget sendirian, melainkan menunggu partai pemenang yakni PDIP.

"Kita harus menunggu juga perwakilan dari fraksi lain karena kita tetap butuh dukungan (partai) mayoritas," pungkasnya.

Baca juga Prabowo Tunjuk Yusril, Otto Hasibuan dan OC Kaligis Jadi Tim Hukum Hadapi Sengketa Pilpres

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, memprediksi bakal terjadi dinamika seru dan upaya menggemboskan hak angket DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 beberapa waktu ke depan. Namun demikian, ia dan cawapres Mahfud Md menyerahkan persoalan hak angket ke anggota DPR.

"Oh iya pasti dinamikanya akan berjalan terus menerus. Maka kalau seperti Pak Mahfud bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen, kalau saya dan Pak Mahfud kan prinsipal, tidak boleh ikut-ikut di sana. Kita bukan anggota parlemen," kata Ganjar Pranowo dalam rekaman video yang diterima, Selasa (12/3/2024).

Ganjar berharap, partai koalisi Ganjar-Mahfud di parlemen komitmen dan solid untuk mengajukan hak angket kecurangan pemilu 2024.

"Tapi dinamikanya pasti akan seru lah, maka sekarang kita perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa ngegolkan ini dan yang tidak bersalah tidak perlu takut," pungkas Ganjar.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah bersikap meneruskan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.

Selain itu, Megawati juga mendorong gugatan sengketa pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurut Mahfud, Megawati tidak perlu langsung turun tangan terkait dua rencana tersebut. 

"Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas. Tapi, itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu," ujar Mahfud Md dalam rekaman video yang diterima, Selasa (12/3/2024).

Mahfud bercerita, pekan lalu ia turut hadir bersama Megawati, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta 16 tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, aktivis perempuan dan antikorupsi. 

Pada acara tersebut, kata Mahfud, Megawati mengungkapkan pandangannya mengenai hak angket dan gugatan pemilu ke MK.

"Nah, urusan angket dan hukum ke MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis," tutur Mahfud.

Megawati, menurut Mahfud, berusaha bersikap hati-hati dan tidak mau terburu-buru. Menurutnya, hal itu bukan berarti Megawati tidak bersikap tegas.

"Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan (presiden), Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru. Bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru," pungkasnya.