Buka Pendaftaran Cagub-Cawagub Pilkada Jakarta 2024, Anies Baswedan Dipersilakan PDIP Ikut

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan (DPD PDIP) mempersilakan mantan calon presiden (Capres) Anies Baswedan mendaftarkan diri apabila berkeinginan maju sebagai bakal calon gubernur (bacagub) dari PDIP.

Pasalnya, DPD PDIP Jakarta tengah menjaring bakal calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) untuk Pemilihan Kepala Derah atau Pilkada Jakarta 2024. Pendaftaran bagi yang berminat dibuka pada 8-20 Mei 2024.

"Kalau memang Bung Anies berniat maju (Pilkada Jakarta) lewat PDIP, sekarang saatnya pendaftaran di DPD. Sistemnya terbuka, silahkan mendaftar. Ini masih tahap awal, nanti diputuskan oleh DPP," ujar Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDIP Jakarta Gilbert Simanjuntak, dikutip Kamis (9/5/2024).

Menurut dia, PDIP membuka kesempatan seluas-luasnya bagi figur nonkader yang mumpuni untuk berkesempatan maju Pilkada Jakarta 2024 lewat PDIP. Keputusan final, kata Gilbert akan diputuskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

"Tergantung penilaian DPP dan rekam jejak calon tersebut," jelas Gilbert.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal wacana wacana duet antara Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jakarta.

Hasto menyebut, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi anak bangsa terbaik.

“PDIP tetap membuka ruang bagi anak-anak bangsa yang berprestasi," kata Hasto pada wartawan dikutip Rabu 8 Mei 2024.

Hasto menyebutkan ASN hingga budayawan boleh bergabung ke PDIP untuk maju sebagai calon kepada daerah.

"Entah itu melalui jalur ASN melalui jalur purnawirawan TNI Polri sosial budaya para kelompok profesional dokter budayawan insinyur ahli pertanian dan semua para profesional bisa bergabung ke PDIP," kata Hasto.

Sebelumnya, terkait nama Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang muncul, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya masih ada dalam tahap penjaringan dari bawah.

"Jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah, kalau Gubernur diusulkan dari DPC dan DPD," kata Hasto, dikutip Selasa 7 Mei 2024.

"Dan nama-nama tersebut baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur," imbuh dia.

Diketahui, selain dua nama tersebut, muncul juga nama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, eks Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri PAN/RB Azwar Anas, hingga Mensos Tri Rismaharini.

Menurut Hasto, usulan dari kader di bawah akan disaring dan dibahas pusat. Namun, hingga saat ini belum ada nama yang terpilih.

"Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah daerah yang mohon maaf belum kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata dia.

"Nama nama sedang digodok, hari ini kami juga rapat secara maraton terhadap Kepala Daerah PDIP yang berprestasi, yang memperoleh kenaikan kursi di DPRD kabupaten/kota lebih dari 70," pungkas Hasto.

Mantan capres nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi wacana berduet dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Anies mengaku, masih belum memutuskan untuk maju sebagai bakal calon gubernur untuk periode kedua di DKI Jakarta.

"Wong mutusin maju aja belum tahu," kata Anies Baswedan di kediamannya Jalan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, dikutip Rabu 8 Mei 2024.

Menurut Anies, saat ini ia masih menimbang dan belum mengambil opsi untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah. Sedangkan dengan siapa ia berpasangan nanti, Anies belum memikirkannya.

"Itu fase kedua. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang diambil, kalau iya, bersama dengan siapa. Siapa koalisinya dan lain-lain," ungkap Anies.

Anies menambahkan bahwa proses Pilkada tidak sesederhana yang dipikirkan banyak orang orang. Ia justru berpikir, apakah Pilkada yang digelar pada November 2024 mendatang akan bebas dari kecurangan.

"Proses Pilkada ini kan tidak sederhana ya, bukan soal pendaftarannya, yang harus dipikirkan juga kira-kira Pilkada besok jujur, adil, bebas, tidak ya?" tambah Anies.

Selain itu, Anies juga menyebut untuk maju ke kontestasi politik bukanlah hal yang bisa dia putuskan sendiri. Menurutnya, butuh dukungan dari partai politik (parpol) dan warga.

"Inikan sesungguhnya bukan sesuatu diputuskan oleh saya karena bukan pribadi bisa mencalonkan. Yang bisa mencalonkan adalah partai, yang bisa mencalonkan adalah warga," terang Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengunggah konten seputar DKI Jakarta di YouTube pribadinya panggil saya BTP. Video itu bertajuk 'Episode 1 A3-Ahok Jawab Pertanyaan Netizen tentang Jakarta'.

Dilihat Liputan6.com, Senin 6 Mei 2024, video itu diunggah pada Kamis, 2 Mei 2024 dengan durasi 23 menit 56 detik. Sejumlah persoalan Jakarta pun dibahas dalam konten terbaru Ahok tersebut.

"Episode perdana Ask Ahok Anything (A3) akan membahas isu-isu menarik tentang Jakarta berdasarkan pertanyaan yang disampaikan melalui akun media sosial Ahok, khususnya tentang kemacetan, banjir, kebijakan non-aktivasi E-KTP Jakarta, dan tata kelola," demkian informasi di laman deskripsi konten Ahok.

Rekaman video dimulai Ahok dengan menyampaikan tujuannya membahas persoalan Jakarta. Ahok berharap, hal-hal yang ia sampaikan bakal bermanfaat bagi gubernur yang memimpin Jakarta di periode mendatang.

"Melalui acara ini, saya mau sampaikan bahwa saya berharap siapapun yang bisa diberikan kepercayaan memimpin Jakarta, jadi gubernur tentu bisa memikirkan apa yang saya sampaikan bisa diterapkan atau tidak," kata Ahok.

Pasalnya, Ahok bilang hal-hal tentang Jakarta yang dia bahas pada konten YouTube-nya itu ialah program-program yang tak sempat dikerjakan pada saat menjabat gubernur Jakarta periode 2014-2017 silam.

Kemudian, video berlanjut dengan Ahok yang nampak menjawab pertanyaan terkait cara mengatasi kemacetan dan pembatasan kendaraan di Jakarta. Ahok menjawab pertanyaan tersebut dengan menceritakan mimpinya membangun superblock di tanah milik pemerintah provinsi (Pemprov).

"Untuk apa superblock? Saya berpikir banyak sekali keluarga muda, pasangan muda, suami istri kadang anaknya masih kecil, mereka harus menghabiskan waktu 4-5 jam untuk kerja, pulang pergi ini membuang energi, membuat hubungan sosial juga tidak baik, anak juga tidak punya waktu bermain dengan orang tua," ujarnya.

Menurut Ahok, superblock bisa menjadi solusi. Pemprov Jakarta, kata Ahok bisa menyediakan apartemen dengan harga sewa murah kepada para pekerja.

"Dengan seperti itulah kita berharap kendaraan yang masuk bekerja di ibu kota selain kendaraan umum, kita tahu ada MRT, LRT itu bisa nol," jelas dia.