Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

KPU Pastikan Batasi Biaya Kampanye Paslon di Pilkada Serentak 2024 Lewat PKPU

Idham menyampaikan, pembatasan dana kampanye itu terlebih dahulu akan dibahas melalui rapat bersama antara KPU daerah dengan pasangan calon peserta Pilkada yang juga Bawaslu.

oleh Winda Nelfira diperbarui 06 Sep 2024, 18:40 WIB

Diterbitkan 06 Sep 2024, 18:40 WIB

Ketua Divisi Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengumumkan hasil pengecekan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik (parpol) yang mendaftar ke Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ke KPU hari ini, Sabtu (6/8/2022). (Dok. Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye untuk Pilkada Serentak 2024. Dana kampanye pasangan calon kepada daerah bakal dibatasi dalam aturan tersebut.

Menurut Komisioner KPU RI Idham Holik hal ini guna memastikan dana kampanye tanpa berlebihan. Sehingga, kata dia dana kampanye bisa digunakan secara efisien.

"Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang berorientasi pada efektif dan efisien maka KPU akan mengatur secara teknis pembatasan biaya kampanye pasangan calon," kata Idham kepada Liputan6.com, Jumat (6/9/2024).

Idham menyampaikan, pembatasan dana kampanye itu terlebih dahulu akan dibahas melalui rapat bersama antara KPU daerah dengan pasangan calon peserta Pilkada yang juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Idham bilang, nantinya biaya kampanye di Pilkada Serentak akan bervariasi. Hal ini disesuaikan dengan level pemilihan kepala daerah baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, hingga wali kota dan wakil wali kota.

"Pembiayaan kampanye untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tentunya berbeda dengan Pilkada Bupati dan Wali Kota karena berkenaan dengan cakupan wilayah yang berbeda," ucap Idham.

Meski begitu, Idham belum dapat menyebutkan secara pasti kapan PKPU Tentang Dana Kampanye untuk Pilkada Serentak 2024 itu akan diterbitkan.

"Aturan akan segera KPU terbitkan dalam waktu dekat. KPU juga akan berikan bimbingan teknis kepada KPU Provinsi," kata dia.

KPU Catat Ada 41 Daerah dengan Calon Tunggal di Pilkada 2024

Gantikan Hasyim Asy'ari, KPU Resmi Tunjuk Mochammad Afifuddin Sebagai Plt Ketua KPU

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin memberikan keterangan terkait pemilihan pelaksana tugas Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat, ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu 4 September pukul 23.59 WIB.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, 41 daerah itu terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota. Berdasarkan data dari KPU, tersisa 41 wilayah dengan calon tunggal, dari yang sebelumnya sebanyak 43 wilayah.

"KPU telah membuka perpanjangan pendaftaran pencalonan kepala daerah Pemilihan Serentak Tahun 2024 khusus bagi daerah yang memiliki calon tunggal, pada tanggal 2-4 September 2024. Perpanjangan pendaftaran pencalonan tersebut telah ditutup pada hari Rabu, 4 September 2024, pukul 23.59 waktu setempat," kata Afif dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 5 September 2024, seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, KPU menyebut ada 43 wilayah yang terdapat calon tunggal di Pilkada 2024. Dua daerah yang telah terdapat penambahan calon ialah Kabupaten Puhowatu, Gorontalo dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara.

Calon tunggal akan berhadapan dengan kotak kosong saat pemungutan suara 27 November 2024. Meski begitu, KPU juga tetap akan melakukan pengundian nomor urut bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal.