Pramono Akan Bangun Hunian di Lingkungan Kantor Kecamatan, Begini Konsepnya

Liputan6.com, Jakarta Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung akan mengembangkan konsep hunian vertikal bila terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Pramono, mahalnya biaya pembebasan lahan di Jakarta menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan hunian dengan harga terjangkau.

"Membangun ke atas itu jauh lebih murah dibandingkan dengan membebaskan lahan maka inilah yang akan kami lakukan," ujar Pramono Anung saat berdialog dengan warga Ancol Barat, Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Mantan Sekretaris Kabinet itu membeberkan banyak lahan di kantor kecamatan di Jakarta yang menganggur. Sementara rata-rata luas lahan sekira 5.000 hingga 8.000 meter persegi.

Sehingga, ia berencana membangun hunian dengan memanfaatkan lahan di area kantor-kantor kecamatan di wilayah Jakarta.

Nantinya, kata Pramono, lantai 1-3 pada bangunan diperuntukkan untuk kantor kecamatan. Lantai berikutnya adalah working space untuk para Gen Z berkreasi. Sedangkan lantai paling atas dibuat menjadi hunian.

Konsep ini juga, menurut Pramono, bisa digunakan di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Di mana lantai dasar peruntukannya sekolah, sedangkan orang tua murid tinggal di lantai paling atas.

"Kalau tempatnya yang strategis, bagus tempatnya yang katakanlah masuk klasifikasi mahal ya tentunya huniannya untuk menengah ke atas," ujar Pramono.

"Tapi kalau warganya adalah warga menengah ke bawah ya harus kita buat namanya untuk menengah ke bawah," kata cagub Jakarta yang diusung PDI Perjuangan.

Baca juga Pramono di Depan Warga Kampung Bayam: Saya akan Selesaikan Soal Hunian, Jangan Khawatir

Pramono Anung mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian untuk warga Jakarta.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan mengingat terbatasnya lahan kosong di Jakarta, sehingga harga tanah menjadi semakin mahal.

"Otomatis, harga yang mahal dapat membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan hunian yang terjangkau berdasarkan kondisi ekonominya," ungkapnya.

"Lalu, penambahan lantai bangunan pemerintah yang dijadikan sebagai hunian juga perlu dipertimbangkan," jelas Pramono Anung.