Haidar Alwi Minta Pihak yang Kalah di Pilkada untuk Legowo

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi meminta pihak yang kalah di Pilkada serentak 2024 untuk legowo dan tidak memprovokasi.

"Kalah ya kalah saja. Terima dengan legowo. Itu baru ksatria. Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Bukan malah mengumbar dendam, kebencian dan provokasi," kata R Haidar Alwi, Jumat (29/11/2024).

Haidar Alwi menyinggung soal sikap PDI Perjuangan yang dinilai sangat membingungkan. Pasalnya, di daerah yang berhasil dimenangkan mereka justru berterimakasih dan mengapresiasi Polri. Akan tetapi di daerah yang kalah, mereka malah menyalahkan Jokowi dan Kapolri.

Ia mengatakan, usulan PDI Perjuangan agar menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau di bawah TNI tidak memiliki dasar yang kuat. Padahal di era Presiden Prabowo, saat ini posisi Polri telah berada di bawah koordinasi Menko Polkam, bukan lagi langsung di bawah Presiden.

"Perbaikan hukum hanyalah dalih untuk menggalang dukungan dari rakyat dan DPR," ungkapnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertanggung jawab atas keterlibatan anggota polisi di Pilkada Serentak 2024. Bahkan, hal itu dinilai bersifat komando pimpinan institusi lantaran terjadi di banyak wilayah Indonesia.

"Jadi secara moral dan secara substantif, pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya, Terstruktur Sistematis dan Masif. Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme,” tutur Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Menurutnya, DPR RI sendiri telah mensinyalir adanya masalah tersebut, sehingga membicarakannya langsung di hadapan Kapolri.

PDIP sendiri ogah menyebut adanya oknum polisi lantaran peristiwa pengerahan anggota di momen Pilkada Serentak 2024 itu terjadi di banyak daerah.

"Karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat. Mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat dari komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listyo Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin,” ungkapnya.