PDIP Ungkap Dugaan Intervensi Polisi di Pilkada Papua Tengah, Minta Prabowo Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan (PDIP) mengungkap dugaan intervensi aparat kepolisian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua Tengah 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut bahwa aparat polisi telah merampok suara rakyat di daerah tersebut secara brutal.

Melalui tayangan video yang diperlihatkan PDIP, memang terlihat banyak aparat yang masuk di tengah proses rekapitulasi suara Pilkada Papua Tengah 2024. Tampak terjadi kekerasan yang ditayangkan dari video yang diperlihatkan pihak PDIP.

"Kali ini kami ingin menyampaikan salah satu contoh puncak dari kebrutalan dari yang namanya aparat kekuasaan," ujar Deddy Sitorus saat jumpa pers di DPP PDIP, Jumat (13/10/2024).

"Terjadi di Papua Tengah, Kabupaten Paniai, di mana dari rekaman video dan kronologi yang kami dapatkan itu sangat jelas dan gamblang intervensi dari aparatur berseragam, dari kepolisian," sambungnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu sangat berharap perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pertanggungjawaban dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas dugaan kekerasan oleh polisi.

"Kami ingin membuka mata hati dan meminta perhatian dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, terutama agar meminta pertanggungjawaban dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit atas apa yang terjadi pada perhitungan rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah," ucap Deddy.

"Di mana menurut kami hal ini secara telanjang menunjukkan bagaimana kebrutalan dari aparat yang mencoba merampok, membegal hasil pemilu kita," sambungnya.

Baca juga PDIP Akan Terus Persoalkan Demokrasi yang Dikebiri Jokowi dan Partai Coklat

Di kesempatan sama, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebut pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat di Kabupaten Paniai, bahwa pada proses rekapitulasi ada intervensi dari kepolisian. Dia mengatakan, peristiwa itu terjadi Rabu, 11 Desember 2024.

"Kemudian karena terjadi intervensi oleh aparat kepolisian, sehingga terjadi deadlock, kemudian dipindahkan rekapitulasi di Nabire," ungkap Ronny.

Menurutnya, ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada di Papua Tengah. Ronny menduga polisi telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah.

"Sehingga kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo agar mencopot Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare dan juga Kapolres Paniai, Kompol Deddy A Puhiri, dan juga Kabagops Polres Paniai, AKP Hendry Joedo Manurung," ujar Ronny.

"Dan kami juga mendapatkan kabar bahwa telah terjadi dugaan kriminalisasi kepada Ketua KPU Paniai," pungkasnya.

Baca juga Puan Persilakan Masyarakat Lapor jika Ada Bukti Partai Coklat Cawe-cawe di Pilkada 2024

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com