Perppu Pilkada Buat Siapa ?

oleh Nasuri, diperbarui 16 Okt 2014, 14:20 WIB

Diterbitkan 16 Okt 2014 14:20 WIB

Sebuah diskusi bertajuk "Perppu Pilkada Buat Siapa ?" digelar di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (15/10/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Foto 1 dari 4

Sebuah diskusi bertajuk "Perppu Pilkada Buat Siapa ?" digelar di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (15/10/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Foto 2 dari 4

Praktisi hukum tata negara Refly Harun menegaskan, jika DPR menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY, maka akan terjadi kekosongan hukum tentang Pilkada, dan untuk itu perlu RUU pencabutan Perppu tersebut, Jakarta, Rabu (15/10/2014) (Liputan6.com/Andri

Foto 3 dari 4

Dra Ir Hj Eni Sumarni, Mkes (Senator asal Jawa Barat) mendukung Pilkada langsung hanya saja katanya, perlu perbaikan-perbaikan mendasar, Jakarta, Rabu (15/10/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Foto 4 dari 4

Berita Terkait

Ahmad Kanedi menegaskan jika DPD RI bertanggung jawab terhadap Pilkada secara langsung. Karena dengan Pilkada langsung rakyat bisa memilih pemimpin daerahnya sendiri yang lahir dari daerah, Jakarta, Rabu (15/10/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)