Dua Tokoh Ini Anggap Surat Edaran Kapolri Jadi Ancaman Demokrasi

oleh Nasuri, diperbarui 13 Feb 2016, 19:13 WIB

Diterbitkan 04 Nov 2015, 17:00 WIB

20151104-Diskusi Surat Edaran Kapolri- Amir Syamsuddin dan Luhut Pangaribuan-Jakarta-FF

Ketua Umum Peradi, Luhut Pangaribuan (kanan) saat diskusi di Kantor LBH, Jakarta, Rabu (4/11/2015). Luhut menjelaskan munculnya SE ini dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat untuk membatasi kebebasan berekspresi (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Foto 1 dari 4

Ketua Umum Peradi, Luhut Pangaribuan (kanan) saat diskusi di Kantor LBH, Jakarta, Rabu (4/11/2015). Luhut menjelaskan munculnya SE ini dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat untuk membatasi kebebasan berekspresi (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Foto 2 dari 4

Mantan Menkumham, Amir Syamsuddin saat diskusi di Kantor LBH, Jakarta, Rabu (4/11/2015). Amir menilai surat edaran Kapolri tentang ujaran kebencian di media sosial tidak perlu dikeluarkan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Foto 3 dari 4

Ketua Umum Peradi, Luhut Pangaribuan (tengah) saat diskusi di Kantor LBH, Jakarta, Rabu (4/11/2015). Luhut menjelaskan munculnya SE ini dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat untuk membatasi kebebasan berekspresi (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Foto 4 dari 4

Berita Terkait

Suasana diskusi tentang ujaran kebencian di media sosial, Jakarta, Rabu (4/11/2015). Surat edaran Kapolri ini dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berdemokrasi (Liputan6.com/Faizal Fanani)