Protes Reformasi Peradilan Israel Terus Berlanjut

oleh Arnaz Sofian, diperbarui 28 Jul 2023, 16:05 WIB

Diterbitkan 28 Jul 2023 16:05 WIB

Protes atas rencana pemerintah Israel merombak sistem peradilan masih terus berlanjut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendesak kedua pihak yang berselisih mengenai langkah-langkah untuk merombak sistem peradilan agar menahan diri dari kekerasan.

Foto 1 dari 7

Warga memprotes rencana pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan di Tel Aviv, Israel, Kamis (27/7/2023). Protes atas rencana pemerintah Israel merombak sistem peradilan masih terus berlanjut. (AP Photo/Ariel Schalit)

Foto 2 dari 7

PM Benjamin Netanyahu mendesak kedua pihak yang berselisih mengenai langkah-langkah untuk merombak sistem peradilan agar menahan diri dari kekerasan. Dia menggunakan kesempatan puasa Yahudi pada 7 Juli 2023 untuk memohon rekonsiliasi di saat pengunjuk rasa bertekad melakukan lebih banyak demonstrasi. (AP Photo/Ariel Schalit)

Foto 3 dari 7

Rencana yang diupayakan PM Benjamin Netanyahu dan pemerintah sayap kanannya telah memicu protes berbulan-bulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menuai perpecahan yang dalam di masyarakat Israel dan mempengaruhi loyalitas sebagian tentara cadangan. (AP Photo/Ariel Schalit)

Foto 4 dari 7

Berita Terkait

Memasuki bulan ketujuh, krisis tersebut meningkat pada 24 Juli 2023 setelah parlemen mengesahkan perubahan pertama, memangkas kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan tindakan pemerintah, dan menimbulkan kekhawatiran akan integritas demokrasi Israel yang telah berusia 75 tahun. (AP Photo/Ariel Schalit)

Foto 5 dari 7

Sejumlah demonstrasi yang mendukung ataupun melawan perombakan sistem peradilan Israel berhenti di tengah hari Tisha B'Av, hari berpuasa yang diperingati oleh umat Yahudi untuk mengenang penghancuran dua kuil Yahudi kuno di Yerusalem. (AP Photo/Ariel Schalit)

Foto 6 dari 7

Organisasi-organisasi pengawas politik meminta Mahkamah Agung agar membatalkan undang-undang baru yang diberlakukan koalisi agama-nasionalis Netanyahu, membuka jalan bagi pertikaian di antara cabang-cabang pemerintahan ketika menyimak argumen yang tersaji pada September mendatang. (AP Photo/Ariel Schalit)

Foto 7 dari 7

Namun pembahasan undang-undang itu paling cepat dapat dimulai pada 3 Agustus 2023, ketika Mahkamah Agung mendengar banding soal rancangan undang-undang koalisi yang diratifikasi pada Maret lalu. RUU itu membatasi persyaratan untuk mencopot perdana menteri dari jabatannya. (AP Photo/Ariel Schalit)