DKPP Berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila

oleh Helmi Fithriansyah, diperbarui 03 Jul 2024, 18:30 WIB

Diterbitkan 03 Jul 2024 18:30 WIB

DKPP Berhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Terkait Tindak Asusila

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan kepada KPU RI Hasyim Asy'ari terkait aduan dari perempuan berinisial CAT. Putusan tersebut dibacakan Ketua DKPP Heddy Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Ketua DKPP Heddy Lukito mengatakan, Hasyim Asy'ari selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dalam putusannya DKPP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan putusan tersebut paling lama 7 hari sejak dibacakan.

Foto 1 dari 8

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Hasyim Asy'ari memberikan keterangan terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (3/7/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Foto 2 dari 8

Tidak banyak keterangan yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari terkait putusan DKPP yang memecat dirinya sebagai Ketua KPU RI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Foto 3 dari 8

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada KPU RI Hasyim Asy'ari terkait aduan dari perempuan berinisial CAT. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Foto 4 dari 8

Berita Terkait

CAT merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Foto 5 dari 8

Putusan tersebut dibacakan Ketua DKPP Heddy Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Foto 6 dari 8

Ketua DKPP Heddy Lukito mengatakan, Hasyim Asy'ari selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Foto 7 dari 8

Hasyim Asy'ari merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Foto 8 dari 8

Dalam putusannya DKPP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)