Fadli Zon Ingatkan soal DPT Ganda Segera Diatasi untuk Cegah Kecurangan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sistem pendataan pemilu Indonesia masih banyak kelemahan. Hal ini berangkat dari masih banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda.

"Masalah DPT ini yang jelas ada dan jumlahnya variatif. Ini masih menunjukkan sistem kita itu masih banyak atau masih mudah diintervensi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Menurut Fadli, permasalahan DPT sangat mendasar. Sebab berkaitan dengan data kepemilikan.

"Menurut saya ada satu DPT saja muncul itu bermasalah. Kenapa ya, saya juga heran, penanganan masalah ini kan yang paling basic, informasi yang paling basic tentang kependudukan dan hak pilih," ungkapnya.

Fadli membandingkan sistem penanganan data pemilih di negara seperti India, yang menurutnya tidak pernah bermasalah. Kondisi ini, lanjut Fadli, berbanding terbalik dengan penanganan DPT di Indonesia.

"Tentang DPT, kecurangan pemilu, mereka (India) bisa meng-handle dengan baik. Masa kita sudah di abad 21 enggak mampu untuk masalah ini, kan sudah berkali-kali setiap pemilu pasti ada DPT," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mengingatkan, masalah DPT bisa menjadi celah kecurangan di Pemilu 2019. Terutama kemungkinan untuk menimbulkan suara siluman. "Menurut saya harus kita hentikan, supaya demokrasi kita demokrasi yang merepresentasikan suara rakyat, bukan suara siluman," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, masalah DPT ganda merupakan sisa-sisa dari Pemilu 2009.

"Ini kan sisa-sisa 2009. Ketika Pemilu 2004, adalah pemilu yang demokratis, bahkan paling demokratis setelah 1995," ucap Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Hasto menerangkan, pada pemilu 2009, terjadi manipulasi DPT. DPT dijadikan alat untuk memenangi kontestasi Pemilu.

"Pemilu 2009 adalah titik balik dari Demokrasi kita. Di 2009 terjadi manipulasi DPT dan dijadikan alat. Saat itu kami lakukan koreksi. Saat itu terbentuk panitia angket untuk mengkoreksi agar DPT tidak dijadikan alat untuk pemenangan," jelas Hasto.

Menurut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini, pemerintahan Jokowi berusaha untuk memperbaiki masalah DPT tersebut.

Terkait masalah ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama KPU akan segera memverifikasi ulang DPT ganda untuk Pemilu 2019.

"Langkah selanjutnya dari KPU dan Kemendagri untuk verifikasi ulang mana-mana yang disampaikan ada ganda dan gandanya bagaimana," kata Tjahjo di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 September 2018.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: