KPK Minta KPU Umumkan Nama Caleg Mantan Narapidana Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengumumkan 40 mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2019.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai mendatangi Gedung KPK untuk berdiskusi soal mantan narapidana korupsi dalam Pemilu 2019 tersebut.

"Kami hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan terkait dengan calon anggota DPR, DPRD, dan DPD yang mantan narapidana korupsi," ujar Wahyu, seperti dikutip dari Antara, Kamis (8/11/2018).

Hasil diskusi tersebut, lanjut Wahyu, KPK memberikan saran kepada KPU untuk mengumumkan 40 orang mantan narapidana korupsi yang sekarang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD kepada masyarakat.

"Kami akan segera membahas dalam rapat pleno KPU dan kemungkinan kami akan mengumumkan 40 orang calon anggota DPR, DPRD, dan DPD yang pernah dijatuhi sanksi pidana karena kasus korupsi," ucap dia.

Selanjutnya, kata Wahyu, KPU dan KPK akan bekerjasama untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat luas agar bersama-sama memerangi politik uang dalam Pemilu 2019.

"Kami akan berkerja sama dengan KPK untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat terkait hal ihwal politik uang di mana politik uang itu cikal bakal korupsi," tuturnya.

KPU, lanjut Wahyu, juga akan mematangkan secara tekhnis kerjasama dengan KPK. Pihaknya akan memanfaatkan waktu kampanye ini untuk melalukan sosialisasi melalui berbagai media kepada masyarakat luas terkait gerakan antipolitik uang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, berdasarkan data KPK, pihaknya telah memproses sebanyak 69 anggota DPR RI dan 150 anggota DPRD yang terlibat korupsi.

KPK mengharapkan hasil pemilu legislatif nantinya tidak menambah deretan para pelaku korupsi itu sehingga beberapa koordinasi dan penguatan kerja sama perlu dilakukan termasuk memberikan pemahaman kepada publik.

"Misalnya, terkait napi korupsi yang menjadi calon legislatif kembali dan terkait kesadaran tentang politik uang. Jadi, tidak ada lagi seharusnya adagium-adagium yang menyatakan terima uang tetapi jangan pilih calonnya justru saatnya masyarakat menolak uangnya dan tidak memilih calon-calon yang mempengaruhi atau berupaya membeli suara masyarakat tersebut," tegas Febri.