Jokowi Tinjau Lahan Ibu Kota Negara (IKN) Baru, Inventarisasi Lahan Masih Dirampungkan

Presiden meninjau lokasi langsung Ibu Kota Negara (IKN) baru yang sudah resmi akan pindah. Namun, masih ada tugas yang harus diselesaikan, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk merampungkan inventarisasi penggunaan lahan.

oleh Wahyu Ardiyanto diperbarui 26 Des 2019, 15:47 WIB
Diterbitkan 26 Des 2019, 15:47 WIB
Inventarisasi Lahan Masih Dirampungkan
Ilustrasi lahan yang masih harus dirampungkan

 

Liputan6.com, Jakarta - Presiden meninjau lokasi langsung Ibu Kota Negara (IKN) baru yang sudah resmi akan pindah. Namun, masih ada tugas yang harus diselesaikan, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk merampungkan inventarisasi penggunaan lahan di wilayah tersebut.

Sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota, persoalan lahan harus diselesaikan dalam mempersiapkan tahapan selanjutnya yakni kelancaran konstruksi. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam kesempatan peninjauan IKN mengungkapkan tengah merampungkan inventarisasi penggunaan lahan IKN.

“Kementerian ATR/BPN sekarang sudah melakukan perampungan proses inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada lahan yang akan dibangun menjadi ibu kota negara,“ ujarnya.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah menjadi buah bibir masyarakat di Indonesia. Nampaknya hal tersebut sedang disiapkan serius oleh pemerintah. Terbukti, Selasa (17/12/2019) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung lokasi calon ibu kota baru Indonesia tersebut yang berada di kawasan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan finalisasi kebutuhan lahan.

Baca selengkapnya: Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Untuk Jual Beli Rumah Dan Tanah

“Sudah di  putuskan luasan lahan untuk IKN  256.000 hektare yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Kemudian kawasan intinya ada 56.000 hektare dan untuk kawasan pemerintahnya 5.600 hektare. Kira-kira titiknya ada di sini tapi istana ada dimana, kantor ini ada di mana yang menentukan arsitek dan urban planner,” ujar Presiden Joko Widodo.

“Setelah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail, mungkin dalam waktu 6 bulan dan kita perkirakan pertengahan tahun 2020 pembangunan infrastruktur sudah akan dimulai," tambah Joko Widodo.

Temukan lebih banyak lagi panduan dan tips membeli rumah dalam Panduan dan Referensi

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya