Usai Bongkaran, Wali Kota Semarang Bebaskan 11 Warga Kebonharjo

Liputan6.com, Semarang - Wali Kota Hendrar Prihadi berupaya menengahi keributan antara warga dan kepolisian terkait pembongkaran Kampung Kebonharjo di area pembangunan rel kereta api Stasiun Tawang, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, kemarin atau Kamis 19 Mei 2016. Wali Kota yang akrab dengan sapaan Hendi itu pun memberikan dua jaminan.

Pertama, orang nomor satu di Kota Semarang itu memberikan jaminan akan melakukan pembongkaran 17 sisa bangunan di Kampung Kebonharjo. Terutama agar pihak kepolisian mau menarik pasukan pengamanan dari lokasi bentrok. Langkah ini diambil pada saat memfasilitasi mediasi antara PT Kereta Api Indonesia (KAI), kepolisian, dan perwakilan warga.

Dengan jaminan warga akan membongkar sendiri bangunan mereka maksimal tujuh hari setelah mediasi dilakukan, maka bentrok antara polisi dan warga berhenti. Kendati, sempat terjadi bentrok susulan lantaran warga memblokade rel dengan memasang bantalan di jalur kereta api.

Jaminan kedua, harus kembali dilakukan Hendrar Prihadi untuk membebaskan sebanyak 11 warga dan kuasa hukum warga yang ditahan di Mapolrestabes Semarang. Dengan jaminan Hendi, warga diperbolehkan pulang pada Jumat dini hari tadi sekitar pukul 02.00 WIB.

"Tadi saya bersama beberapa warga dimintai keterangan di mapolrestabes, tapi sekarang sudah pulang karena ada jaminan dari wali kota," ucap kuasa hukum warga Budi Sukoriyanto di Semarang, Jumat (20/5/2016).

Adapun Bambang S Dahlan, LPMK Kelurahan Tanjung Emas, Semarang Utara, Kota Semarang mengungkapkan, saat ini ada 20 jiwa warga yang menginap di Balai RW IX yang berada tepat di belakang calon lokasi pembangunan rel.

"Balai RW untuk tidur karena ditakutkan turun hujan, sehingga tenda BPBD Kota Semarang di lapangan bisa kebanjiran. Tenda untuk menaruh bahan makanan tapi ditaruh di atas," ujar Bambang mengungkap kondisi warga Kebonharjo, Semarang yang rumahnya dibongkar.

Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Gatut Sutiyatmoko mengungkapkan, untuk sisa bangunan PT KAI Daops IV Semarang menghormati hasil kesepakatan pada saat mediasi yang dijembatani Wali Kota Hendrar Prihadi.

Dalam kesepakatan itu, 17 bangunan yang belum dibongkar akan dibongkar sendiri oleh penghuninya. Jika hingga batas akhir belum dibongkar, maka menjadi tanggung jawab Satpol PP Kota Semarang. "Kemarin ada kesepakatan warga akan membongkar bangunan mereka sendiri. Mereka meminta waktu satu minggu untuk membongkar," ujar Gatut.

Gatut menjelaskan, pembangunan rel KA yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Emas-Tawang berdampak pada total 130 bangunan. Di mana 75 bangunan tidak memiliki sertifikat, 49 bersertifikat, dan enam bangunan fasilitas umum.

Saat pembongkaran pada Kamis 19 Mei 2016, menurut Gatut, petugas hanya fokus atau tertuju pada bangunan tidak bersertifikat yang jumlahnya mencapai 75 bangunan, namun yang ditertibkan baru 60 bangunan.

Gatut menambahkan, jika ke depan ada ketetapan hukum pengadilan, setiap pihak diharapkan menghormati putusan tersebut.

"Jika nanti oleh putusan pengadilan yang berhak adalah warga, maka secara otomatis penertiban dilakukan melalui proses pembebasan lahan atau ganti untung kepada warga," ujar Gatut seraya menambahkan, pembiayaan korban luka akibat bentrok ditanggung PT KAI.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, untuk keperluan makan warga Kebonharjo, Semarang yang rumahnya telah dibongkar, BPBD Kota Semarang telah menyalurkan bantuan pada Jumat pagi tadi. Sementara pada siang harinya dibantu PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

"Siang tadi ada bantuan dari beberapa orang. Sore ini masak tidak terlalu banyak karena masih ada bantuan yang datang," ucap Siti Nuryanti.

Sedangkan sejumlah warga Kebonharjo, Semarang membantu tetangganya membungkus makanan untuk sore hari.