Mimpi Papua Barat Miliki Jalur Kereta Api

Kapan Papua Barat bisa segera dijejaki kereta api?

oleh Liputan6 diperbarui 23 Agu 2016, 14:30 WIB
Diterbitkan 23 Agu 2016, 14:30 WIB
Pelayanan dan Inovasi Kereta Api Tanpa Henti Untuk Negeri (adv)
Dalam rangka HUT RI ke-70 , PT KAI menggelar program bedah rumah, layanan KRL gratis, hingga diskon tiket kereta api bandara.

Liputan6.com, Jakarta - Mimpi Papua Barat memiliki jalur kereta api masih belum terwujud. Namun Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy optimistis peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek pembangunan perkeretaapian segera dimulai di Kota Sorong.

"Wali Kota Sorong di hadapan Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Bapak Ignasius Jonan menyatakan telah menyiapkan lahan. Saya rasa Pak Wali Kota masih berkomitmen," kata Irene di Manokwari, Papua Barat, seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/8/2016).

Presiden Jokowi, kata dia, saat berkunjung ke Manokwari April lalu menyatakan bahwa pembangunan proyek perkeretaapian di Papua Barat harus bisa dimulai pada semester kedua tahun 2016.

Pada program ini, pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan siap mengucurkan anggaran, baik untuk seluruh pembebasan lahan maupun proses pembangunan proyek kereta api tersebut.

Menyikapi keseriusan pemerintah pusat, kata Irene, Pemerintah Kota Sorong bersama masyarakat daerah setempat telah menyiapkan lahan yang akan menjadi titik awal pembangunan. Sejauh ini belum ada penetapan harga yang jelas atas lahan tersebut. Sehingga pembebasan lahan belum bisa dilaksanakan.

"Mungkin Pak Wali Kota masih sibuk dengan agenda lain yang tak kalah penting. Karena beliau mau maju kembali sebagai wali kota sehingga proses ini sedikit tertunda. Namun, saya yakin Pak Wali Kota sangat berkomitmen," tutur sang wagub.

"Sejauh ini belum ada informasi dari kementerian, kalau memang ada rencana pemindahan lokasi groundbreaking, kementerian akan menghubungi saya," kata dia.

Irene berharap, masyarakat dan Pemkot Sorong segera menetapkan harga lahan dan menyerahkan seluruh berkas rancangan anggaran pembebasan dan sertifikasi lahan tersebut kepada kementerian terkait. Sehingga anggaran pembebasan tersebut segera dibayarkan kepada masyarakat.

Pembangunan perkeretaapian Papua Barat, lanjut dia, tidak akan dimulai sebelum kementerian menerima sertifikat tanah yang akan menjadi lokasi pembangunan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya