Sulsel Ada di Peringkat ke-7 Provinsi Terkorup Versi KPK

Liputan6.com, Makassar - Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan salah satu provinsi besar yang masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, potensi korupsi di Sulsel terbilang tinggi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, usai mengikuti pertemuan dengan perwakilan beberapa LSM di sebuah kafe di bilangan Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, pada Kamis, 2 Februari 2017.

Purnawirawan Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) itu menjelaskan, berdasarkan kategori tingkat korupsi yang banyak terjadi di Indonesia, Sulsel berada pada urutan ketujuh.

"KPK sih enggak memakai target, tapi kalau Sulsel itu nomor tujuh provinsi besar di Indonesia (soal korupsi)," kata Basaria.

Selain itu, Basaria tak tahu berapa jumlah pasti kasus korupsi di Sulsel yang sedang ditangani pihaknya.

"Kemungkinan banyak yah, cuma saya belum tahu jumlah total kasusnya yang sedang ditangani. Nanti saya cek dulu," ucap mantan Kepala Pusat Provos Divisi Profesi dan Pengamanan (Kapusprovos Divpropam) Polri yang pernah ikut memeriksa mantan Kabareskrim Susno Duaji terkait dugaan pelanggaran kote etik tersebut.

Kasus terakhir yang menyita perhatian adalah kasus dugaan korupsi pengelolaan PDAM Kota Makassar yang menjerat eks Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Sempat menang di praperadilan, Ilham kembali ditetapkan sebagai tersangka usai KPK mengeluarkan sprindik baru bagi Ilham.

Ilham kini menjalani masa hukuman usai divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia dijatuhi hukuman pidana empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider satu bulan kurungan.

Basaria menambabhkan, selain Sulsel, provinsi besar lain yang masuk dalam pengawasan KPK adalah Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Banten.

"Di enam daerah itu, potensi terjadinya korupsi lebih besar. Di antaranya ada yang bahkan tiga kali gubernurnya terjerat dengan kasus yang sama," ujar Basaria. Ia merujuk pada Provinsi Riau yang tiga gubernurnya secara periode berurutan dijerat KPK.

Kedatangan Basaria ke Makassar dalam rangka bertemu sejumlah LSM di Sulsel. Ia juga mendengarkan penilaian LSM terkait pelaksanaan tugas yang telah dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, wanita pertama yang menjadi pemimpin KPK itu juga datang untuk meminta berbagai macam masukan. Khususnya, terkait langkah-langkah yang harus dilakukan KPK dalam upaya pemberantasan rasuah di Indonesia.

"KPK saat ini mulai melangkah ke beberapa sektor, di antaranya sektor pertahanan pangan dan sumber daya alam, di antaranya kehutanan dan pertambangan. Meski demikian, tetap tak mengabaikan pengawasan di sektor infrastruktur dan sektor lainnya yang sedang berjalan lama," ujar Basaria.