Mahasiswa ISI Yogya Tolak HTI Masuk Kampus

Liputan6.com, Yogyakarta - Ratusan mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menolak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beraktivitas di kampus mereka dan menyebarkan paham anti-Pancasila. Penolakan ini bermula dari dugaan kegiatan organisasi ini sudah berlangsung lama di kampus. Mereka menggelar aksi di depan kantor Rektorat ISI Yogyakarta, Senin (22/5/2017).

Aksi bertajuk Aksi Budaya Nusantara Waspada atau Abunawas ini merupakan aksi lanjutan yang digelar pada tahun lalu. Tuntutannya masih sama, yakni membubarkan dan membersihkan HTI.

Mahasiswa mengadakan upacara bendera serta mengibarkan bendera Merah Putih sebagai simbol harga mati untuk Pancasila dan UUD 1945. Di depan mimbar tempat aksi berlangsung, terpampang spanduk bertuliskan Bubarkan HTI. Para mahasiswa juga menggunakan masker berstiker Garuda dan bertuliskan Tolak HTI, serta ikat kepala hitam dengan tulisan sama.

"Gerakan dan penanaman paham khilafah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, terlebih gerakan itu dilakukan di kampus jadi harus segera dihentikan dan dibubarkan," ujar Yoyok Suryo, koordinator aksi.

Menurut Yoyok, tidak ada alasan ISI mengizinkan paham HTI masuk ke kampus yang berlandaskan keberagaman. Ia juga tidak berniat memusuhi Islam, tetapi menolak HTI yang berniat membuat negara di Indonesia dengan mengganti ideologi Pancasila menjadi khilafah.

Mahasiswa juga menghimpun informasi ada oknum dosen ISI yang aktif menyebarkan ajaran khilafah lewat bidang pengajaran yang diajarkan di ISI.

"Bahkan ada dosen ISI yang jadi pentolan HTI dan kami ingin tahu sikap Rektor ISI terkait suburnya paham HTI di kampus kami," ucap Yoyok.

Ia menilai tidak pantas seorang dosen yang hidup dari uang negara justru berjuang melawan negara. Apalagi pemerintah sudah resmi membubarkan HTI, maka dosen-dosen yang terlibat HTI harus angkat kaki dari kampus.

Dalam salah satu orasi, Kusendarto, alumni ISI Yogyakarta, mengatakan 24 negara yang mayoritas penduduknya muslim menolak HTI. "Negara Islam pun tidak menggunakan khilafah sebagai dasar negara," ujarnya.