Jika untuk Beli Pulsa, Dana Bantuan PKH Langsung Dicabut

Liputan6.com, Palembang - Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibagikan untuk warga menengah ke bawah ternyata ada banyak persyaratan. Penerima PKH harus menggunakan uang bantuan tersebut untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya sesuai dengan tingkatan sekolah.

Saat menghadiri pembagian kartu PKH dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di halaman Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Palembang, Presiden RI Joko Widodo menegaskan akan mencabut bantuan PKH jika digunakan untuk hal yang di luar aturan.

"Dana ini harus digunakan berkaitan dengan pendidikan dan sekolah anak. Kalau ketahuan dana PKH digunakan untuk beli pulsa, kartu langsung dicabut," ujarnya didepan ratusan penerima PKH dan KIP, Senin, 22 Januari 2018.

Bantuan PKH dan KIP diharapkan Jokowi bisa mencerdaskan dan menyehatkan anak-anak bangsa.

Terlebih bisa menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan dapat berkompetisi dengan negara lain.

Presiden Jokowi juga akan mengawal terus penyebaran PKH dan KIP di seluruh Indonesia. Agar penyebaran dan penggunaan dana tesebut tidak melenceng dari yang ditetapkan.

Dana PKH di tahun 2018 akan cair secara bertahap, yang pertama di bulan Febuari sebesar Rp 500.000. Total bantuan di tahun ini senilai Rp 1.890.000, yang bisa diambil dalam empat kali dalam setahun.

"Penerima PKH sudah naik dari 6 juta menjadi 10 juta. Semoga pendidikan anak-anak kita jadi lebih baik lagi," ujarnya.

Menteri Sosial (Mensos) Idrus Manham mengatakan, di Provinsi Sumsel ada sebanyak 353.481 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total dana yang disalurkan sekitar Rp 668 Miliar.

Di Palembang sendiri, ada 78.955 KPM dengan total bantuan sekitar Rp 149 Miliar, yang disalurkan melalui lembaga penyalur Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Kita sudah mengundang sekitar 1.000 KPM, tapi yang hadir di acara ini sebanyak 994 KPM," katanya.

Untuk penyerahan KIP di Palembang sendiri, diberikan kepada 104.280 siswa, baik dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pendidikan kesetaraan.

Yang hadir dalam acara ini sebanyak 1.700 siswa, yang terdiri dari 615 siswa SD, 402 siswa SMP, 285 siswa SMA, 255 siswa SMK.

Lalu, Kesetaraan Paket A sebanyak 134 siswa, Kesetaraan Paket B sebanyak 24 siswa dan Kesetaraan Paket C sebanyak 14 siswa.

Bantuan KIP di Palembang disalurkan melalui BRI untuk siswa SD, SMP dan Kesetaraan Paket A dan B. Sedangkan siswa SMA, SMK dan Kesetaraan Paket C bisa mencairkan dana KIP di Bank Negara Indonesia (BNI).

Kemensos RI berjanji akan mengawal seluruh bantuan sosial sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Di tahun 2018 ini, jumlah PKH sudah ditambah sebanyak 4 Juta KPM. Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang awalnya hanya diterima 1,28 juta KPM, kini meningkat hingga 10 Juta KPM.

“Kami akan memonitor kemanfaatannya sepert apa. Karena tujuan bansos PKH ini untuk meningkatkan kesejahteraan KPM,” katanya.

Dengan bantuan ini, Kemensos RI mengharapkan bisa berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan yang ditargetkan bsa tembus hingga 10 persen.

Mekanime non tunai, lanjutnya, bisa mencegah terjadinya penyimpangan bantuan sosial. Karena sudah tepat sasaran, jumlah da waktu penyaluran yang terkontrol.

"Bansos disalurkan secara non tunai dan semua penerima memiliki rekening tabungan bank masing-masing. Dana tersebut kalau bisa jangan dihabiskan semua, disisihkan untuk tabungan," katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini: