Pocong Cantik Kawal Demo Ribuan Guru Honorer Garut

Liputan6.com, Garut Aksi demo ribuan guru honorer Garut disisipi hal unik. Seorang pocong rupawan ikut menyelinap dalam aksi massal demo guru honorer Garut, Jawa Barat mendatangi gedung DPRD Kabupaten Garut hari ini. Si pocong adalah pengajar Sekolah Dasar (SD).

"Namanya Opik, dia guru SD di salah satu sekolah di kecamatan Garut Kota," ujar salah seorang pendemo yang tidak menyebutkan namanya, di sela-sela aksi longmarch, Selasa (18/9/2018).

Opik yang sejatinya laki-laki, didandani seolah pocong hidup yang dibawa untuk demo. Mengunakan alat salat perempuan berwarna putih, plus ikat kepala bagian atasnya, layaknya pocong beraksi menakuti. Namun ia nampak membisu, seolah menggambarkan matinya nurani pemerintah terhadap nasih guru honorer.

Bedak tebal menutupi wajahnya, gincu merah di bibir,  semakin menjadikan dia pocong cantik. Namun ia tidak berkata sepatah pun, ia hanya diam membisu membawa poster bertuliskan 'guru honorer telah mati karena dianggap ilegal,'. Ia terus berjalan di shaf depan, memimpin ribuan guru honorer lainnya, menuju gedung wakil rakyat.

Sesuai nadarnya, hari ini sekitar 10 ribu guru honorer dari 42 kecamatan di Garut tumpah ruah membanjiri kawasan pusat perkantoran pemerintahan kabupaten Garut. Mereka melakukan aksi itu, sebagai respon atas pernyataan serampangan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Djajat Darajat yang menyatakan jika 'guru honorer ilegal,'.

Bahkan aksi boikot mengajar sudah mereka lakukan sejak Sabtu (15/9/2081) pekan lalu. Tak ayal aksi ini ikut membuat repot dunia pendidikan kabupaten yang terkenal akan dodolnya itu. Sebab selama ini jumlah guru honorer cukup besar dan peran mereka sangat penting dalam mem-back up keberadaan guru PNS saat mendidik siswa.

Ketua Umum Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Cecep Kurniadi mengatakan, ada empat tuntutan yang akan disampaikan dalam aksinya hari ini.

Pertama meminta bupati mencopot Plt. Kepala Dinas Pendidikan Garut Djajat Darajat dari jabatannya, karena dianggap telah melukai seluruh perasaan guru honorer tidak hanya Garut namun juga seluruh Indonesia.

"Tidak layak dan tidak patut seorang pejabat daerah mengatakan demikian," ujar dia.

Kedua, menuntut bupati mengeluarkan SK Penugasan bagi seluruh guru honorer yang mengabdi di kabupaten Garut. "Supaya kami legal dan tidak lagi disebut disebut ilegal," kata dia menyindir ungkapan yang mematik kemarahan mereka.

Ketiga menolak Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Permenpan) nomor 36 tahun 2018 mengenai pembatasan usia saat mengikuti tes CPNS sampai usia maksimal 35 tahun pada 1 Agustus 2018.

"Ini kan jelas diskrminatif, seharusnya yang diangkat yang sudah berpengalaman, ini malah memprioritaskan yang dibawah 35 tahun," ungkap dia.

Keempat, mendesak Pemda Garut melalui Bupati Garut agar segera mengirimkam surat usulam revisi undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai pembatasan usia.

"Jika tidak kami akan menduduki DPRD sampai tunturan kami disetujui," ancam dia.

Ia mengakui, akibat aksi demo yang mereka lakukan, proses roda belajar mengajar di kabupaten Garut terganggu. "Total ada 10 ribu peserta dari 42 kecamatan yang demo hari ini," ujarnya.

Cecep menambahkan, sejak celetukan 'guru honorer ilegal' yang disampaikan Plt. Djajat Darajat mencuat Rabu lalu, beberapa guru honorer langsung melakukan aksi mogok mengajar. Mereka tersinggung dan marah atas pernyataan merendahkan itu.

Dimulai pada hari Jumat, beberapa guru mulai mogok mengajar, kemudian dilanjutkan keesokan harinya.

"Istilahnya Sabtu pemanasan, mulai Senin guru honorer semua libur, kalau hari ini tuntutan tidak digubris, besok kami akan kembali mogok," kata dia.

Bahkan sejak ungkapan tidak simpatik yang memantik kemarahan guru itu muncul, reaksi protes dan penolakan langsung menyebar luas. Tak mengherankan aksi mogok belajar yang mereka lakukan pun terus mendapatkan tanggapan luas sesama guru honorer dari luar Garut.

Saat ini proses mediasi antara bupati, pimpinan DPRD Garut dalam ratusan perwakilan guru yang mewakili guru honorer masih berlangsung di gedung DPRD Garut. Belum diketahui apa hasil dari negosiasi itu.

Sementara ribuan guru honorer lainnya yang berada di halaman dan pelataran Gedung DPRD Garut, masih menyemut sambil meneriakan yel-yel dan aspirasi mereka untuk menyuarakan tuntutannya, dengan harapan aksi dan reksi mereka mendapatkan tanggapan pemerintah diangkat menjadi PNS.

Saksikan video pilihan berikut ini: