Target 20 Juta Hektare Kawasan Konservasi di Tahun 2020

Liputan6.com, Denpasar - Indonesia menetapkan target untuk mengalokasikan 20 juta hektare wilayah perairannya sebagai kawasan konservasi. Hal itu diharapkan dapat memenuhi tujuan keanekaragaman hayati laut yang dimiliki negeri ini. Untuk merealisasikan target ambisius ini, pemerintah perlu dukungan semua pihak, salah satunya NGO yang fokus pada sektor kelautan.

Vice President Conservation International Indonesia, Ketut Sarjana Putra menuturkan, data pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia telah mendeklarasikan 19,14 juta hektare perairan sampai Desember 2017 atau 96 persen dari komitmennya untuk membangun 20 juta hektar kawasan konservasi pada tahun 2020.

“Ini adalah prestasi yang sangat terpuji, tetapi kita sekarang harus bergerak melampaui deklarasi tersebut dan fokus untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah ini dikelola secara efektif,” kata Ketut Putra pada acara Our Ocean Conference 2018 di Nusa Dua, (29/10/2018).

Juru bicara Forum Komunikasi Konservasi Indonesia (FKKI) itu melanjutkan, FKKI terdiri dari sejumlah organisasi lingkungan lokal dan internasional terkemuka yang bertujuan memberikan dampak konservasi di Indonesia dalam skala besar.

Kawasan Konservasi Perairan (KKP), Ketut Putra melanjutkan, merupakan sebuah landasan ekonomi biru, salah satu tema yang dibahas dalam Our Ocean Conference tentang investasi dalam KKP.

“Kami membutuhkan pendekatan holistik untuk mengelola sumber daya laut kami. Pendekatan ekonomi biru menyediakan seperangkat prinsip yang dapat memandu pemerintah untuk memperoleh manfaat dari laut tanpa merusaknya,” tuturnya.

Di sisi lain, CEO WWF Indonesia, Rizal Malik menuturkan, fokus dari pertemuan Our Ocean Conference adalah menghasilkan komitmen dan mengambil tindakan nyata untuk melindungi lautan. Selain itu juga komitmen anggaran sekitar US$ 18 miliar dan perlindungan total 12,4 juta kilometer persegi kawasan konservasi perairan yang telah ada sejak 2014. 

“Kami berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga pemerintah di tingkat nasional dan sub-nasional, bersama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk memenuhi komitmen ini untuk kawasan lindung. Mereka perlu menjadi tulang punggung perikanan yang berkelanjutan dan industri berbasis kelautan, ”kata Malik.

Bidang-bidang seperti akuakultur, energi terbarukan lepas pantai, bioteknologi biru dan pariwisata yang bertanggungjawab memiliki peluang besar untuk mendorong ‘pertumbuhan biru’ dan mempromosikan pembangunan inklusif dengan menciptakan peluang kerja baru. Sementara pada saat yang sama memastikan bahwa sumber daya laut digunakan dan dikelola secara berkelanjutan.

Di sesi lain, Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Riki Frindos menyoroti perlunya kemitraan yang lebih kuat antara LSM, sektor swasta dan pemerintah untuk mendukung pengelolaan kawasan lindung dengan menciptakan peluang untuk pembiayaan berkelanjutan, terutama melalui pengelolaan kelautan keberlajutan dengan menciptakan langkah-langkah kolaborasi seperti keuangan berkelanjutan.

Secara global, lebih dari 25 juta kilometer persegi kawasan laut telah dilindungi, mewakili setidaknya 15.600 titik atau hampir tujuh persen dari luas lautan bumi. “Dengan komitmen baru-baru ini yang dibuat oleh negara-negara di dunia, mereka tengah berada di jalur untuk melindungi lebih dari 10 persen lautan pada tahun 2020,” kata Riki.

Upaya ini dianggap penting untuk melindungi lautan dan wilayah pesisir dari dampak perubahan iklim dan penangkapan ikan berlebihan, di antara yang lain.