Isu Energi Bersih Terbarukan Sepi, Aktivis Sumatera Ancam Golput

Liputan6.com, Aceh - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 dan 02 ditantang tidak lagi memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi. Tantangan dikirim secara simbolik melalui kartu pos oleh Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STUeB), Selasa, 2 April 2019. 

Kartu pos dikirim dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung berisi tantangan kepada kedua kandidat agar beralih dari energi batu bara ke energi bersih terbarukan. Tantangan ini merupakan bagian dari gerakan #BersihkanIndonesia. 

"Dan berani menghentikan proyek energi kotor batu bara yang menyengsarakan rakyat. Total kartu pos yang akan dikirimkan sebanyak 50 ribu kartu di mana sisa kartu pos akan dikirim menjelang pelantikan presiden terpilih," ujar inisiator (STuEB), Ali Akbar, kepada Liputan6.com, Selasa malam (2/4/2019).

Untuk saat ini, baru 20 kartu pos yang dikirim dari masing-masing wilayah. 10 kartu pos ke markas TKN Capres Jokowi-Amin, dan, 10 lagi ke markas BPN Capres Prabowo-Sandi di Jakarta.

Kartu pos dikirim melalui kantor pos dari masing-masing wilayah. Status pengiriman akan diawasi untuk memastikan kartu pos tersebut sampai ke tangan penerima.

"Sumatera saat ini berada diambang kehancuran ekologis sebagai muara dari rakusnya penggunaan energi kotor batu bara. Menyandarkan sumber energi dari batubara adalah peta jalan salah dan dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi keselamatan lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya," kata Akbar.

Menurut Akbar, tantangan ini penting agar kedua kandidat tidak bias dalam menentukan arah penggunaan energi di masa depan. Terutama dalam memanfaatkan sumber daya terbaik yang ada di Indonesia sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi.

Kartu-kartu pos tersebut mewakili keprihatinan dari masing-masing wilayah. Keberadaan PLTU yang notabene memanfaatkan batu bara sebagai bahan energi utama ditengarai menyebabkan sejumlah masalah, selain lingkungan.

Akbar memberi contoh pembangunan PLTU batu bara Teluk Sepang, di Bengkulu yang berdampak terhadap petani penggarap lahan. Ganti rugi lahan dinilai tidak setara dengan kerugian yang dialami petani.

"Ditambah lagi ancaman lain apabila PLTU sudah beroperasi. Sebanyak 2.732,4 ton per hari batu bara akan dibakar yang akan menghasilkan 35 persen abu terbang dan abu bawah," sebut Ketua Kanopi Bengkulu ini.

Salah seorang pemudi Teluk Sepang, Tamara Natasya, yang ikut dalam barisan 20 aktivis pengirim kartu pos berharap pemerintah segera menghentikan pembangunan PLTU di Teluk Sepang.

"Melalui kartu pos ini kami minta pemerintah segera hentikan PLTU batu bara Teluk Sepang dan beralih ke energi terbarukan" kata Tamara.

Masalah serupa terjadi di Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan karena PLTU Keban Jagung. Sementara itu, kesehatan warga Desa Peunaga Cut Ujong dan Dusun Geulanggang Merak terganggu akibat dua perusahaan, PT Mifa Bersaudara dan PLTU Nagan Raya beroperasi hanya puluhan meter dari pemukiman.

"Jangan lagi mengorbankan kesehatan masyarakat dengan penggunaan energi fosil, pemimpin Indonesia ke depan harus punya visi untuk memastikan generasi Indonesia hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang bersih dan sehat," timpal Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, Aditia Bagus Santoso, mengatakan, jika kedua kandidat tidak pro terhadap energi bersih terbarukan, maka, alternatifnya adalah golput alias tidak memilih pada hari pencoblosan nanti.

Simak juga video pilihan berikut ini: