Minim Personel, Begini Strategi Polres Garut Amankan TPS

Liputan6.com, Garut - Polres Garut, Jawa Barat telah mensiasati minimnya personil yang diterjunkan untuk pengamanan Tempat Perhitungan Suara (TPS), dengan sejumlah simulasi. Penempatan personil disesuaikan dengan tingkat kerawanan daerah pencoblosan.

“Strateginya sudah disiapkan,” ujar Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna, selepas ‘Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Garut, Personil Satgas Operasi Mantap Brata Lodaya 2018 dan PAM TPS BKO Polda Jabar, Senin (15/4/2019).

Dua hari menjelang pencoblosan yang akan dilakukan serentak Rabu (17/4/2019) lusa, lembaganya mulai menempatkan sejumlah anggotanya untuk menyukseskan pemilu 2019 kali ini.  “Ada sekitar 1.200 personil yang kita terjunkan untuk mengawasi 8.056 TPS,” kata dia.

Para petugas yang dibackup anggota Polda Jabar tersebut, rencannya akan disebar di 42 kecamatan serta 33 kepolisian sektor yang tersebar di Garut. “Jangan lengah, jangan pula acuh silahkan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat,” ujar Budi mengingatkan anak buahnya.

Jomplangnya jumlah personil yang diterjunkan ujar Budi, membuat dirinya peras otak agar tetap memberikan rasa aman untuk menyukseskan hajatan demokrasi rakyat, lima tahunan tersebut. “Jangan ada bahasa untuk mengeluh,” kata dia.

Untuk pelaksanaan pengamanan di lapangan, lembaganya menerapkan system ploting yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan masyarakat. “Satu anggota bisa membawahi 5 TPS, rata-rata jika dipukul rata komposisinya 1:8 TPS tiap anggota,” papar dia. 

Namun fungsi mereka sedikit terbantu dengan kehadiran sekitar 16 ribu anggota linmas, yang tersebar di seluruh TPS di kabupaten Garut. "Tentu kita pun selalu koordinasi dengan tokoh masyarakat, sama mereka dan semuanya," ujarnya.

Dengan pola itu, Budi optimistis pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara pemilu di Garut berlangsung lancar. “Ingat kita tidak masuk area TPS,  hanya di ring dua saja di luar TPS,” ujarnya mengingatkan seluruh anak buahnya dalam apel pelepasan tadi.

Budi menambahkan, untuk mengamankan jalannya pencoblosan hingga perhitungan surat suara selesai, ada sekitar 300 anggota yang sengaja dipersenjatai untuk mengamankan jalannya pemilu. “Tetapi kita upayakan khusus yang bersenjata agar tidak boleh pecah,” kata dia.

Mereka berasal dari gabungan kesatuan sabhara dan brimob Polres Garut, serta bantuan BKO dengan kesatuan yang sama dari Polda Jabar. “Kita tempatkan di beberapa titik rawan, seperti di selatan yang jauh kalau ada apa-apa kan ribet harus ke sini,” ujarnya.

Menurut Budi, luasnya wilayah Garut yang meliputi 42 kecamatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai hampir 1,9 juta jiwa, tugas pengamanan anggota terbilang cukup berat. "Tetapi kita pun dibantu linmas juga yang berada di tiap TPS," kata dia.

Dia menambahkan, lembaganya telah memetakan daerah rawan konflik agar keamanan tetap terjaga. "Nanti mereka ditempatkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, misal di Selatan, utara, perkotaan," papar dia.

Saat ditanya di daerah mana saja area rawan konflik, ia enggan menjawabnya, namun lembaganya ujar Budi telah membuat sejumlah simulasi anggota yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. “Ya polanya mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini,” ujar Budi menutup strategi pengamanan yang akan dilakukan.

Meskipun demikian, Budi tetap mengedepankan fungsi perlindungan masyarakat dengan mengedepankan pengamanan tanpa senjata. “Makanya kami buat pola seperti tadi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, tak lupa Budi menyampaikan himbauan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian, agar seluruh personil yang diterjunkan, tetap menjaga koordinasi dengan seluruh penyelenggara pemilu. “Ada keterbukaan yang mungkin masyarakat tidak tahu seluruhnya,” kata dia.

Salah satunya ihwal batas akhir pencoblosan yang dilaksanakan hingga pukul 13.00 siang. Menurutnya kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan masalah, bagi warga yang belum memberikan hak pilihnya. “Selama mereka daftar dibawah jam 13.00, meskipun dapat nomor antrian 100 misalnya, maka habiskan hingga mereka selesai,” kata dia.

Untuk itu, ia berharap panitia pencoblosan bisa bersikap bijak, dengan memberikan kesempatan pencoblosan bagi mereka hingga usai. “Kecuali kalau yang daftar di atas itu tidak boleh diterima lagi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, untuk menciptakan kondisi yang kondusif, seluruh anggota yang telah mendapatkan plotingan wilayah TPS yang akan diamankan, terus meningkatkan kesiagaannya. “Jangan pernah tolerir ancaman teror, jadilah intel untuk dirinya sendiri, karena seluruh anggota polri dibekali itu,” ujar dia berpesan.

Kemudian, bagi masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya, tetap tetang dan selalu menjaga kondusifitas di lingkungannya masing-masing. “Kita telah melarang masyarakat membawa senjata tajam ke lokasi TPS,” kata dia.