Sengkarut Pemilu 2019 dari Timur Indonesia

Liputan6.com, Jayapura Sebanyak 3000-an pengungsi korban banjir bandang Sentani terlambat mencoblos di dua lokasi berbeda, yakni di Puspenka Hawaii dan Gedung Serba Guna di Kemiri, Kabupaten Jayapura.

Logistik pemilu baru tiba di lokasi pengungsian pada pukul 12.00 WIT. Namun, belum lama para pengungsi mulai menyalurkan hak pilihnya,  petugas KPPS ingin menutup TPS pukul 13.00 WIT. Pengungsi pun marah, akhirnya petugas KPPS kembali melanjutkan proses pencoblosan hingga berakhir pukul 15.00 WIT.

Berbeda dengan proses pemilihan di Kota Jayapura yang selalu dianggap sebagai barometer demokrasi di Papua, dua dari lima distriknya justru tak melakukan pencoblosan secara serentak, yakni Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, karena terlambatnya proses distribusi logistik dari percetakan.

Sementara di Kabupaten Yahukimo, masih ada 7 dari 14 distrik yang belum melaksanakan pemilu secara serentak karena distribusi logistik belum dapat diantar ke lokasi tujuan akibat cuaca buruk.

Melinus Soo, Divisi Teknisi KPU Yahukimo, menyebut dari 51 distrik, hanya tersisa 7 distrik yang belum didistribusi logistik, yakni Distrik Nipsan, Panggema, Pronggoli, Ubahlihi, Heriapini, Ubahak, dan Kosarek.

Hal lainnya yang terjadi di Papua saat pelaksanaan pemilu adalah hilangnya logistik di TPS 51 Jalan Pattimura Potikelek Kelurahan Wamena Kota, Jayawijaya. Hingga pukul 16.00 WIT, warga belum melakukan pencoblosan.

Ketua KPU Jayawijaya, Sonimo Lany, menyebut kejadian ini sangat fatal dan sampai saat ini 1 TPS di Wamena Kota belum melakukan pencoblosan pada pemilu, karena logistik masih hilang.

* Ikuti Hitung Cepat atau Quick Count Hasil Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 di sini

Sebanyak 17 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Tanimbar, Provinsi Maluku, tak melakukan pencoblosan hari ini, karena kotak suara masih berada di gudang logistik KPU setempat.

Komisioner KPU Provinsi Maluku, Almudatsir Sangadji, menyebut belum dapat memastikan kapan akan dilakukan pencoblosan warga di Tanimbar. “Kami masih menunggu keputusan KPU Tanimbar seperti apa,” ujar Sangadji.

Akan tetapi, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, situasi yang terjadi di Tanimbar masih dapat ditoleransi. Sehingga warga yang belum menyalurkan hak suara masih punya kesempatan untuk mencoblos.

Menurutnya, sesuai informasi awal yang mereka dapatkan, ada kendala dalam pelipatan 19.000 surat suara di KPU Tanimbar yang baru tiba pada Selasa (16/4/ 2019).

Sebelumnya, pada pukul 10.00 WIT, KPU Tanimbar baru memulai pendistribusian kertas suara ke kecamatam.

Keterlambatan pendistribusian logistik ke TPS juga karena jumlah surat suara tambahan yang baru tiba terlalu banyak dan tak sebanding dengan tenaga yang tersedia.

Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Maruf Amin memperoleh 61 suara di TPS 01 Kelurahan Tihu, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

Sementara pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi berhasil mendapatkan 115 suara.

Padahal pagi tadi, ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Provinsi Maluku, Murad Ismail, menyalurkan hak suaranya di TPS yang tak jauh dari kediaman pribadinya. Murad optimistis perolehan suara pasangan 01 di Maluku akan mendekati target TKD.

“Saya masih optimistis Jokowi – Ma’ruf menang di atas 70 persen suara di Maluku. Ini diukur dari kerja keras sejumlah partai pengusung yang ada di Maluku,” kata Murad Ismail kepada wartawan, usai mencoblos di TPS 01 Kelurahan Tihu, Rabu (17/4/2019).

Murad mengatakan, dari jumlah partai politik yang ada, rata-rata jumlah kursi di Kabupaten/Kota itu diduduki oleh anggota dari partai pengusung dengan jumlah kursi rata-rata 20 kursi. “Relawan kami sudah bekerja lama, sehingga saya yakin menang di atas 70 persen lebih,” katanya.

Sementara dari Bumi Cenderawasih, suara Jokowi-Ma’ruf menang hampir pada sejumlah kabupaten pegunungan tengah yang menggunakan sistem noken. Sebut saja di 640 TPS di Kabupaten Puncak dimenangkan oleh suara Jokowi, lalu ada juga di Kabupaten Lannya Jaya, dari 795 TPS, saat ini suara Jokowi unggul di 56 TPS.

Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay menyebutkan sistem noken di Papua dilakukan pada 12 kabupaten yang berada di wilayah pegunungan tengah Papua. “Selain sistem ikat. Perolehan dari sistem noken dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat pada kesepakatan di kampung itu," ujarnya.