Pesan Damai Rohaniwan Hingga Mahasiswa Usai Pemilu 2019

Liputan6.com, Kupang - Isu soal kecurangan pelaksanaan Pemilu 2019 berembus kencang akhir-akhir ini. Isu itu pun bisa menimbulkan konflik bahkan hilangnya kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu jika tidak segera ditangkal.

Isu soal kecurangan itu juga ditanggapi rohaniwan katolik hingga mahasiswa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Di NTT dari tingkat desa hingga kota umumnya aman-aman saja. Tidak ada kericuhan. Memang dari hasil pemilihan tidak ada kecurangan. Dari pengamatan saya, Pemilu kali ini sudah berjalan adil, jujur, dan demokratis," ujar Pastor Paroki Katedral Kupang, Romo Ambros Ladjar, Pr. kepada Liputan6.com, Selasa (7/5/2019).

Ia mengatakan, dari segi kesulitan dalam tahapan Pemilu memang ada. Hal itu dikarenakan banyaknya Partai Politik yang ikut serta dalam Pemilu 2019.

"Masyarakat desa memang merasa sulit, tetapi tahapannya sudah sesuai UU Pemilu," katanya.

Ia menghimbau umat beragama agar melihat politik sebagai satu kesempatan memilih pemimpin yang baik, karena itu hal kebaikan harus terus dijaga.

"Jangan sampai saling memusuhi hanya karena beda polihan politik. Ingat, politik hanya lima tahub, tetapi hubungab persaudaraan dan kekeluargaan sampai selamanya," harapnya.

Sementara itu, Ketua Orang Muda Katolik (OMK) Katedral Kupang, Stefanus Oskar Avena Manehat mengaku Pemilu kali ini memang agak sedikit sulit karena banyak menyita waktu penyelenggara Pemilu. Namun semuanya berjalan dengan transparan dari tahapan pemungutan suara hingga tahapan pleno tingkat kecamatan.

"Tahapan Pemilu 2019 di Kota Kupang berjalan aman, jujur dan adil. Ini karena peran penyelenggara pemilu juga TNI Polri," katanya.

Sementara itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kupang menolak dengan tegas narasi kecurangan KPU dan Bawaslu dalam menjalankan Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 hingga 22 Mei 2019.

Ketua Umum PMII Kupang Hasnu Ibrahim nebegaskan phaknya mendukung penuh KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

Menurutnya, dua lembaga independen ini harus didukung secara penuh oleh lapisan masyarakat Indonesia, karena dalam kajian PMII saat ini KPU dan Bawaslu tengah di bawah tekanan elit politik.

"PMII melihat KPU maupun Bawaslu terus diintrik oleh para elit politik kita. Sehingga narasi yang berkembang adalah KPU dan Bawaslu curang dalam menjalankan amanat pemilihan umum sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," kata Hasnu.

Hasnu menekankan, KPU dan Bawaslu sebagai dua lembaga independen negara jangan pernah takut dengan segala bentuk ancaman dan intrik politik yang sengaja dimainkan oleh kelompok orang tertentu atau calon pasangan calon (Paslon) tertentu, karena ini agak berdampak pada kurangnya kepercayaan publik terhadap kedua lembaga independen ini.

Sehingga PMII Kupang menegaskan kepada KPU tetap fokus pada proses perhitungan suara dan Bawaslu tetap fokus pada upaya pengawasan demi mendorong proses pemilihan umum secara serentak ini pada posisi Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).

"Silahkan KPU dan Bawaslu menjalankan proses-proses yang masih tersisa ini dengan adil dan bersih. Kami sangat percaya terhadap KPU dan Bawaslu, dan tolong kepercayaan kami ini untuk dijaga," tegas Hasnu.

Berikut penyataan sikap PMII Kupang :

1. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur ( NTT ) Khususnya dan Indonesia pada umumnya agar tidak terjebak dalam narasi Kecurangan yang dibangun oleh elit politik.

2. PMII Kupang memberikan apresiasi positif terhadap KPU dan Bawaslu Provinsi NTT dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

3. Mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi pemilu yang akan diumumkan pada tanggal 22 Mei Mendatang.

4. Menolak dengan tegas segala bentuk people power yang akan berkembang di Nusa Tenggara Timur (NTT), karena bagi PMII Merupakan suatu bentuk gerakan yang sangat inkonstitusional, yang selama ini sengaja di dengungkan oleh elit tertentu dan akan berdampak pada retaknya hubungan horizontal antar sesama rakyat Indonesia.

Saksikan video pilihan berikut ini: