Seruan Tolak People Power Bergaung dari Ulama dan Ormas Pemalang

Liputan6.com, Pemalang - Seruan people power meruap usai pemilu. Tuduhan bahwa ada kecurangan dan penyelenggara Pemilu 2019 yang tak profesional digaungkan sebagai landasan people power itu.

Seruan people power itu bergaung di media massa dan bertambah ramai di media sosial. Dikhawatirkan, masyarakat yang tak paham penyelesaian sengketa pemilu secara konstitusional terbawa arus dan turut menjadi bagian people power ini.

Sebab itu, ulama dari berbagai ormas keagamaan, tokoh masyarakat dan Ormas di Pemalang, Jawa Tengah menggaungkan rekonsililiasi usai Pemilu dan menolak people power. Seruan people power bukan langkah bijaksana dan tak konstitusional untuk penyelesaian sengketa Pemilu.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Pemalang, Gandung Guntoro meminta agar masyarakat mengabaikan atau menolak people power tersebut. Sebaliknya, ia meminta agar masyarakat bersatu usai pemilu.

Dia menilai, wacana people power itu hanya dibesar-besarkan lewat media dan media sosial. Hanya sebagian kecil ormas atau kelompok kecil yang mengatasnamakan Ormas yang menyerukan people power.

“jadi kesannya wacana people power itu besar sekali,” katanya, Senin malam (13/5/2019).

Namun, tak urung dia khawatir ada sebagian masyarakat yang terbawa arus dan akhirnya larut dalam gerakan people power. Pasalnya, seruan people power itu dilakukan terus menerus di berbagai media massa dan ramai di media sosial.

“Diharapkan masyarakat tidak terbawa arus dan mengabaikan isu tersebut, namun kami dari Ormas Pemuda Pancasila tetap waspada,” katanya, dalam Silaturami Kebangsaan yang digelar di Pendopo Kabupaten Pemalang.

Ia juga meminta masyarakat dan anggota ormas Pemalang, khusususnya anggota Ormas PP untuk tetap tenang menanggapi seruan people power ini. Dia juga mengimbau masyarakat tetap bersatu.

“Insya allah pemalang damai, Ormas kami siap untuk memberikan pencerahan kepada rekan-rekan kami dan masyarakat Kabupaten Pemalang,” dia menegaskan.

Dia pun menjamin, Ormas PP akan melakukan sosialisasi tentang sengketa pemilu dan cara penyelesaian yang konstitusional. Ia menyatakan, Ormas PP siap mengawal penyelesaian secara kontitusional.

Selain itu, PP juga mendorong rekonsiliasi untuk masyarakat yang sebelumnya terbelah di kubu-kubu beda pilihan. Segala sengketa diselesikan secara hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami tegaskan bahwa PP adalah Ormas yang mendukung dan akan mengawal proses demokrasi yang konstitusional,” ujarnya.

Perwakilan MUI Pemalang, KH Ulul Albab mengimbau agar seluruh ormas yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang dapat mengendalikan diri dan bersabar. Dengan begitu, situasi di Pemalang tetap aman dan kondusif.

“Jangan sampai tindakan itu menjadikan masyarakat kita tidak tenang dan membuat situasi tidak tenang, tidak kondusif,” ucap Ulul Albab.

Ulul Albab mengemukakan, jika kemarin saat pemilu masyarakat dan Ormas terpisahkan dalam kubu-kubu yang saling bersaing, maka paskapemilu mereka diharapkan bisa kembali bersatu.

Ia juga mengimbau agar masyarakat bersabar menunggu hasil pemilu 2019, meski sudah ada hasil hitung cepat atau Quick Count sejumlah lembaga survei. Lebih baik, masyarakat menunggu pengumuman resmi KPU 22 Mei mendatang. Dia berharap seluruh

“Kami mengimbau agar masyarakat bisa menerima, legowo dan dengan besar hati untuk menerima apa pun hasil Pemilu. Mari kita hargai apapun yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu,” dia berpesan.

Bupati Pemalang, Junaidi berharap silaturami Kebangsaan yang dihadiri tokoh-tokoh agama, Ormas dan tokoh masyarakat ini menjadi momentum rekonsiliasi paskapemilu. Dia berharap, usai pemilu masyarakat bisa merajut rekonsiliasi.

“Sekiranya dalam kontestasi politik terdapat selisih dan perbedaan pendapat, saya himbau kepada warga masyarakat kabupaten Pemalang untuk menyatukan kembali langkah kita dalam rangka membangun kabupaten Pemalang yang lebih baik,” kata Junaidi.

Saksikan video pilihan berikut ini: