Proyeksi Investasi Cilacap 2020 Capai Rp17,7 Triliun, Apa Saja?

Liputan6.com, Cilacap - Pencanangan Cilacap sebagai kabupaten proinvestasi rupanya mulai menuai hasil. Sejumlah perusahaan telah menandatangani Letter of Intent (LOI) untuk berinvestasi di Cilacap pada 2020, dengan total nilai investasi Rp17,7 triliun lebih.

Itu berarti, Cilacap berpotensi mengulang dan bahkan melebihi besaran investasi yang hampir 10 kali lipat dibanding target 2019 lalu. Pada 2019, total investasi Cilacap mencapai Rp7,2 triliun, dari target yang hanya Rp800 miliar lebih.

Pada 2020 ini, target investasi Cilacap yang ditetapkan juga tak muluk. Hanya Rp913 miliar. Itu artinya, jika investasi Rp17,7 triliun teralisasi, Cilacap makin dekat dengan semboyannya sebagai 'Singapure of Java' dengan kawasan industri dan perdagangannya.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cilacap, Icih Suwarsih mengatakan, LOI investasi Rp17,7 triliun itu dari beberapa perusahaan. Terbesar adalah sebuah perusahaan yang hendak membangun pabrik pengolahan logam di Cilacap.

“PT Cilacap Indofero Perkasa. Rp17 triliun. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan logam,” kata Icih, Kamis, 9 Januari 2020.

Terkini, perusahaan tersebut telah mulai proses perizinan. Perusahaan ini sudah terdaftar dengan Online Single Submission (OSS), dan sudah terbit NIB serta pertimbangan teknis tanah.

Di luar pabrik logam, ada pula perhotelan dengan nilai investasi Rp60 miliar, wisata dan adventure Rp7 miliar, ekspor impor Tuna, tambak ikan dan udang, serta perdagangan dan jasa.

Sekretaris Daerah Cilacap, Farid Ma’ruf mengatakan minat investor untuk menanamkan modalnya di Cilacap meningkat seiring pencanangan Cilacap sebagai kabupaten proinvestasi. Selain perizinan mudah, Pemkab Cilacap juga telah menyediakan kawasan industri.

Sementara ini, yang sudah mulai digunakan adalah kawasan Industri di Cilacap timur seluas 500 hektare. Cilacap juga menyediakan lahan di kawasan barat selatan, dengan luasan ribuan hektare.

“Mereka tertarik karena pertama ketersediaan lahan. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan tenaga kerja,” ucap Farid.

Meningkatnya investasi Cilacap juga dipengaruhi oleh semakin mudahnya akses menuju ke Cilacap. Di Cilacap lalu lintas udara mudah dengan keberadaan Bandar Udara Tunggul Wulung. Selain itu, Cilacap juga dilintasi jalur rel kereta api.

“Nanti kalau tol selatan sudah terealisasi juga akan lebih mudah lagi,” kata Farid.

Simak video pilihan berikut ini:

Dia mengatakan, Pemkab Cilacap terus menggenjot investasi. Misalnya, dengan mengikuti pameran. Selain itu, Pemkab Cilacap terus memperbaiki layanan agar investasi di Cilacap semakin memudahkan investor. Tahun 2020 ini, Cilacap bakal membangun Mall Pelayanan Publik.

Farid mengklaim sejak 2018 ekspor nonmigas dari wilayah pesisir ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan sektor migas. Pemkab menarget ekspor nonmigas kembali meningkat pada 2020.

Meski secara akumulatif mengalami penurunan dibanding ekspor pada 2018 akan tetapi pada 2019 terjadi tren peningkatan ekspor komoditas kayu olahan dan produk Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pada 2018, nilai ekspor Cilacap mencapai 63.107.969,917 Dollar AS. Angka ini kemudian menurun pada 2019 yakni 52.700.473,630 Dollar AS. Meski menurun, dia mengklaim jumlah ekspor nonmigas dari komoditas lokal meningkat.

Dia menjelaskan, pada 2018 ekspor Cilacap banyak ditopang oleh pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU dan meningkatnya permintaan komoditas kayu olahan. Prosentase komoditas nonmigas pada 2019 semakin tinggi.

“Kayu olahan, produk gula semut, kerajinan bambu, sapu dari Kroy,” kata Farid.

Di sektor perikanan, Pemkab juga menarget ada peningkatan ekspor. Selain ekspor ikan Tuna olahan yang sudah dilakukan secara reguler, ekspor udang Vanamae juga terus digenjot. Terbaru, Cilacap memperbesar kapasitas produksi komoditas ekspor ikan Sidat.

“Ikan Sidat itu diekspor ke Jepang. Permintaannya tinggi tapi kita belum bisa memenuhi. Masih terkndala pembibitan. Karena bibitnya masih diambil di alam,” jelasnya.

Namun begitu, angka ekspor itu masih jauh dibanding impor pada 2018 dan 2019. Pada 2018, impor senilai 361.717.552,389 Dollar AS dan menurun tajam pada 2019 menjadi 190.250.976.332,82 Dollar AS.

Farid mengemukakan, pada 2019 PAD Cilacap adalah Rp500,33 miliar, dan di APBD Perubahan 2019 dianggarkan sebesar Rp553,90 miliar atau naik Rp53,57 miliar. Adapun pada 2020,PAD Cilacap sebesar Rp612,9 miliar.

Dia mengatakan, komponen pendapatan tertinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp72 miliar, PJU Rp72 Miliar, disusul bagi dana jual beli tanah Rp20 miliar, kemudian galian golongan C Rp26 miliar.

Untuk menggenjot ekspor nonmigas, Farid bilang Cilacap sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur daerah pinggiran. Itu dilakukan untuk mendongkrak ekonomi pedesaan. Muaranya adalah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

komoditas di daerah pinggiran sangat menjanjikan. Komoditas itu berupa hasil bumi, seperti buah-buahan, sayur, hingga kayu potensi ekspor. Akan tetapi, lantaran buruknya infrastruktur pendukung harga komoditas jadi rendah.

“Ongkos transportasinya terlalu tinggi. Kalau begini harganya jadi rendah di tingkat petani. Bisa-bisa sampai busuk pun tidak terjual,”.

Dia mengemukakan, tiap tahun prioritas APBD berubah. Hal itu dilakuan untuk merealisasikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada 2018, APBD Cilacap fokus ke pendidikan. Kemudian, 2019 fokus kesehatan. Pada 2019, Pemkab Cilacap sebanyak sembilan Puskesmas. Peningkatan layanan fasilitas kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit milik pemda pun dilakukan.

Dikutip dari website resmi Pemkab Cilacap, DPRD Kabupaten Cilacap bersama Bupati Cilacap menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 pada rapat paripurna DPRD Cilacap, Kamis (28/11).

Hasil pembahasan Raperda tentang APBD tahun 2020, penerimaan sebesar Rp3,355 triliun. Dana itu berasal dari PAD sebesar Rp612,9 miliar, dana perimbangan Rp1,98 triliun, dan lain-lain pendapatan sebesar Rp746,27 miliar.

Adapun pengeluaran belanja daerah sebesar Rp3,54 triliun, sehingga masih defisit sebesar Rp189, 62 miliar. Pembiayaan sebesar Rp215,217 miliar, dan sisi pengeluaran neto sebesar Rp. 189,62 miliar.