Sultan Sebut Hotel di Yogyakarta akan Jadi Karantina Corona COVID-19

Liputan6.com, Yogyakarta Gubernur DIY Sultan HB X memiliki rencana hotel di Yogyakarta akan menjadi tempat ruang isolasi pasien virus corona Covid-19 di DIY. Hal ini dimungkinkan terjadi jika melihat perkembangan virus corona yang terus naik.

"Kemarin teman-teman dari hotel juga sudah berkoordinasi daripada ditutup, lebih baik untuk tempat karantina sudah bangun komunikasi dengan kami," kata Sultan, Kamis (2/4/2020).

Selain hotel, Sultan HB X menyebut ada gedung lain yang bisa digunakan untuk menampung pasien corona. Pihaknya sudah berkoordinasi untuk menggunakan gedung itu.

"Gedung gedung diklat banyak dan wisma haji juga digunakan dan sebagainya," katanya. 

Jika tempat karantina sudah ada termasuk hotel tersebut, pihaknya memiliki kesempatan untuk mengisi dengan fasilitas. Namun, ia masih berkoordinasi fasilitas apa saja yang harus disiapkan.

"Kita harus punya cadangan (fasilitas) itu jika ada lonjakan. Jangan sampai gerobyakan (panik dan tergesa-gesa). Virus tidak bisa ditunggu karena ini terus jalan," kata Sultan HB X.

**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.

Sultan HB X selalu menekankan kepada pemudik atau pendatang dapat bekerjasama dalam penanganan virus Corona di Yogyakarta. Semakin banyak jumlah pendatang dan pemudik di Yogyakarta maka akan menambah jumlah ODP di wilayahnya.

"Koordinasi dengan ahli dari UGM. ODP 2.225 dan PDP 225 bagaimana menangani dengan baik, pendatang ditangani dengan baik," katanya.

Sultan mengatakan bagi para pemudik dan pendatang di Yogyakarta dapat berpartisipasi mencegah penyebaran virus corona. Diantaranya mau didata dan mau isolasi diri selama 14 hari begitu sampai di rumah.

"Agar virus di Jogja cepet turun, masalah cepat selesai dan ekonomi berjalan," katanya.

Sementara tim ahli UGM dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Ova Emillia mengatakan yang paling penting adalah menjaga Yogyakarta yang zona putih tidak menjadi zona merah. Salah satu caranya adalah meningkatkan pengawasan secara umum.

"Screening deteksi umum, bagaimana mencegah positif tidak meluas lebih banyak. Harus siap dengan kondisi terburuk yaitu layanan melonjak tinggi," katanya. 

Sultan mengaku beberapa kali berkoordinas dengan Presiden RI Joko Widodo terkait kebijakan pemerintah pusat soal pemudik dan pendatang. Menurutnya semua kebijakan ada pada presiden.

"Pemudik dilarang atau tidak itu presiden yang menentukan," katanya.

Sultan menyebut pemerintah sepertinya sudah memiliki aturan yang akan dilakukan. Seperti pemerintah mengatur sarana transportasi baik dari darat, laut dan udara.

"Bus, KA, Pesawat harus memenuhi jarak untuk duduk. Kalau bus isinya 40 ya diisi jadi 20," katanya.

Kondisi ini akan berimbas pada harga tiket transportasi tersebut yang naik dua kali lipat. Cara itu diharapkan menjadi salah satu cara menghambat warga pulang ke kampung.

"Tapi mekanisme itu jadi pertimbangan dan ditentukan kembali. Yang kembali harus isolasi diri 14 hari untuk tinggal dirumah," katanya.

Selain itu nantinya juga akan ada pengaturan mobil pribadi. Mobil pribadi akan jadi alasan keputusan presiden.

"Mobil pribadi juga akan diatur, jaraknya," katanya.