3 Daerah Rawan Konflik Pemilukada 2020 di NTT, Mana Saja?

Liputan6.com, Kupang - Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT menyebut, dari sembilan kabupaten penyelanggara pemilihan umum (Pemilu) bupati dan wakil bupati di NTT, tiga daerah dinilai paling rawan, yakni Kabupaten Malaka, Sumba Barat dan Manggarai Barat.

Wakil Kejati NTT, Fredy Lutung, mengatakan, untuk mengantisipasi kerawanan, perlu kerjasama semua pihak untuk menghadirkan pemilu damai.

"Kami telah mengidentifikasi potensi kerawanan pemilu mendatang di sembilan daerah yang melaksanakan pemilu mendatang dan kabupaten Sumba Barat, Manggarai Barat dan Malaka merupakan daerah yang paling rawan," ujarnya kepada wartawan, Senin (27/7/2020).

Kategori rawan pemilu itu antara lain, konteks sosial, politik, konteks infrastruktur daerah dan konteks pandemi. Untuk itu, kata dia, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu mendatang.

Dalam langkah pencegahan, Kejati bakal menempatkan masing-masing personel untuk memantau hasil pelaksanaan pilkada mendatang.

"Mengidentifikasi seluruh permasalahan sangat penting, sehingga bisa menempuh langkah-langkah antisipatif untuk mencegah sekaligus menangani setiap pelanggaran yang ada agar dapat berjalan dengan baik," katanya.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda NTT, Eko Widodo mengatakan, kepolisian telah menyiapkan personel untuk mengamankan seluruh tahapan pillkada pada sembilan daerah penyelenggara pilkada.

"Kita tetap mengedepankan satuan yang ada di masing-masing wilayah, namun kita tetap memback up dari Polda. Nanti suatu waktu ada kejadian atau eskalasi kemananan yang meningkat, baru kita dorong pasukan kita untuk mengamankan," kata Eko.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa mengatakan, secara keseluruhan, terdapat daerah lainnya dalam kategori rawan.

Untuk itu, langķah identifikasi sangat penting. Membangun pola hubungan yang baik antarintansi terkait harus diperkuat.

"Kerja sama antarlembaga itu penting. Jika adanya dugaan tindak pidana pemilu bisa dituntaskan sampai pada tingkatan pengadilan," kata Thomas.