BBKSDA Riau : Hampir 99 Persen Harimau Sumatra Berada di Luar Kawasan Konservasi

Liputan6.com, Palembang - Dalam perayaan Hari Harimau Sedunia atau Global Tiger Day (GTD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HarimauKita menggelar Webinar yang membahas tentang Harimau Sumatra.

Salah satu narasumbernya yaitu Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Suharyono.

Dalam seminar virtual tersebut, Suharyono mengungkapkan, hampir 99 persen Harimau Sumatra berada di luar kawasan konservasi, terlebih banyaknya konflik Harimau Sumatra dan manusia.

“Ini harus jadi perhatian, tidak mungkin kami bekerja sendirian menangani konflik ini. Karena hampir semuanya berada di luar wilayah konsesi. Kita harus bersama-sama menangani konflik,” ucapnya, Minggu (2/8/2020).

Selain itu, BBKSDA Riau juga melakukan berbagai langkah untuk mencegah kepunahan habitat Harimau Sumatra. Yaitu dengan menggelar Operasi Satu Jerat, yang sudah dimulai beberapa waktu lalu.

Bahkan tim BBKSDA Riau menemukan ada sekitar 170 jerat yang ditemukan di 8 lokasi, saat melaksanakan Operasi Satu Jerat dalam beberapa bulan terakhir.

Lalu, langkah strategis BBKSDA Riau dalam penanganan konflik Harimau Sumatra yaitu adanya dukungan dari media massa.

“Kami melakukan upaya edukasi secara positif. Karena apa pun dilakukan teman-teman di lapangan, pada saat tidak merangkul media untuk menyampaikan, maka tidak ada efek langsung ke masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, mereka juga berharap mendapat dukungan dari pemerintah untuk menyediakan Pusat Konservasi Harimau Sumatra di Riau. Bahkan BBKSDA Riau sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Yayasan Atsari Djojohadikusumo.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini :

Di Pusat Konservasi Harimau Sumatra di Kabupaten Siak Riau ini, nantinya akan menjadi tempat belajar Harimau Sumatra, edukasi pendidikan bagi peneliti dan lainnya dengan tingkat keamanan yang maksimal.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Iman Santoso menanggapi penerapan Best Management Practices (BMP) di konsesi kehutanan. Beberapa langkah bisa dilakukan dalam penerapan tersebut.

“Yaitu melakukan penilaian dan menetapkan areal HCV, mengelola kawasan bernilai konsesi tinggi dan pembuatan SOP pencegahan dan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar,” ucapnya.

Dia melanjutkan, jika penerapan BMP di konsesi kehutanan bisa dilakukan dengan melaksanakan pelatihan mitigasi konflik manusia dan satwa liar, membentuk tim satgas mitigasi konflik satwa serta monitoring dan sosialisasi sangat penting.