Agar Ibu Hamil di Bangkalan Tak Kurang Gizi Akibat Pandemi

Liputan6.com, Bangkalan Jumlah wanita hamil meningkat selama pandemi Covid-19. Namun kabar baik ini bisa membuat para ibu hamil tak mampu mencukupi kebutuhan gizi si jabang bayi karena perekonomian keluarganya menurun terdampak pandemi.

Untuk mencegah hal itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberi bantuan spesifik kepada 200 ibu hamil dan ibu menyusui di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Jumat (14/8/2020).

Namun karena aturan menjaga jarak, bantuan diberikan simbolis kepada 30 ibu hamil dan menyusui oleh anggota DPR Hasani Bin Zuber di gedung Ma'had Aly Nurul Cholil, Kelurahan Demangan. Sisanya, akan disalurkan langsung ke penerima yang telah terdata.

Bantuan itu berupa bingkisan yang isinya antara lain susu, madu, suplemen, aneka kacang-kacangan dan peralatan mandi.

Politikus Demokrat yang bertugas di Komisi VIII itu pun memuji para perempuan karena lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memakai masker bahkan saat keluar rumah tak hanya membekali diri dengan hand sanitizer namun juga memakai sarung tangan.

Sembari mengutip data survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik bahwa 89 persen perempuan disiplin bermasker. Sementara hanya 77 persen kaum pria yang bermasker saat keluar rumah.

Hasani mengatakan wajar bila instruksi pencegahan Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo, diterjemahkan Pemprov Jatim lewat program Jatim Bermasker melibatkan perempuan, mulai dari kelompok PKK hingga Muslimat NU.

"Kalau suami hendak bekerja, ingatkan mereka untuk memakai masker. kalau pulang kerja, minta suami langsung membersihkan diri dan ganti pakaian," kata dia ditemui seusai acara.

Menurut Hasani, pandemi corona membuat perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Keharusan berdiam diri di rumah akibat pandemi membuat suami istri rentan bertengkar oleh masalah sepele.

Di Bangkalan, kata Hasani, tercatat telah terjadi kasus kekerasan seksual pada anak hingga Agustus ini. Maka itu, dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, Hasani berharap anggaran Kementerian PPPA ditambah agar kehadirannya lebih dirasakan masyarakat.

"Banyak masyarakat belum tahu keberadaan Kementerian PPPA," ungkap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Soal minimnya anggaran di Kementrian PPPA, secara tersirat diakui Kepala Bidang Partisipasi Lembaga Profesi, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agus Wiryanto. Salah satu sebabnya karena kebijakan refocusing anggaran sebagai dampak pandemi covid 19.

Maka itu, kata dia, bantuan kepada kelompok rentan terdampak Covid-19 yang menjadi konsen Kementerian PPPA. Mulai dari anak-anak di bawah 18 tahun, balita, anak perlindungan khusus, perempuan lansia, perempuan disabilitas, perempuan prasejahtera hingga perempuan kepala rumah tangga, belum bisa didistribusikan merata se-nusantara.

"Program ini baru bisa disalurkan di 52 Kabupaten di 18 provinsi," katanya tanpa merinci lebih jauh.

Menyiasati berbagai keterbatasan itu, juga agar bantuan lebih tepat penerima, program tersebut disalurkan melalui mitranya di senayan yaitu Komisi VIII.

"Jadi anggota dewan yang menentukan akan diberikan ke kategori yang mana. di Bangkalan bantuan diberikan ke ibu hamil. di Banten kemarin bantuan diberikan khusus ke anak-anak," kata dia.