Jumlah Kasus Melonjak, Pemkab Blora Kedodoran Tangani Covid-19

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora menyatakan, sekarang ini pihaknya kesulitan melacak banyaknya klaster Covid-19 yang bermunculan.

oleh Ahmad Adirin diperbarui 05 Des 2020, 10:00 WIB
Diterbitkan 05 Des 2020, 10:00 WIB
Peta Zona Resiko Covid-19 Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Liputan6.com/Ahmad Adirin)
Peta Zona Resiko Covid-19 Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Liputan6.com/Ahmad Adirin)

Liputan6.com, Blora - Tingginya kasus Covid-19 di Blora, Jawa Tengah, membuat pemerintah kedodoran dalam mencegah penyebaran infeksi tersebut. Padahal, anggaran yang dikucurkan sangat besar. Kondisi sekarang ini, kota setempat masuk dalam zona merah Covid-19. Masyarakatnya diminta untuk menyehatkan diri sendiri dan juga lingkungannya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Blora, dr Henny Indriyanti menyatakan, sekarang ini pihaknya kesulitan melacak banyaknya klaster yang bermunculan.

"Saiki wes angel digolek i klastere (sekarang sudah susah dilacak klasternya), sudah susah. Sekarang yang harus dilakukan semua harus disiplin, pokoknya di mana pun kapan pun," ujar dr Henny kepada Liputan6.com, Jumat (4/12/2020).

Dia mengaku kasihan terhadap tenaga kesehatan yang telah bahu-membahu berjibaku selama ini. Namun, lonjakan Covid-19 Kabupaten Blora terus meningkat karena banyaknya masyarakat yang tidak patuh dan disiplin protokol kesehatan.

"Kewalahan banget ini, makanya harus sadar dan bahu-membahu untuk menyehatkan diri sendiri dan juga lingkungannya," ucap dr Henny.

Menjawab adanya isu pucuk pimpinan di salah satu instansi Blora yang terinfeksi Covid-19, ia menyebut bukanlah kewenangannya, melainkan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang bakal melaksanakan konferensi pers dalam rangka mengumumkan perkembangan kasus Covid-19 kepada masyarakat luas, khususnya Kabupaten Blora.

"Itu hak perorangan, kita tidak boleh Pak. Kecuali kalau pihak instansinya bersedia menyampaikan. Kemudian barulah dilakukan (konferensi pers)," terang dr Henny.

Mengenai anggaran Covid-19 yang telah diserap untuk penangan penyebaran Covid-19, ia mengaku terbagi di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Blora. Selain itu, juga dipegang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat.

"Kita tidak hafal, yang pasti untuk dinas kesehatan sendiri terserap cukup banyak," kata dr Henny.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi saat di konfirmasi Liputan6.com mengaku tidak hafal jumlah anggaran Covid-19 yang sudah terserap.

Namun, ia menyebut jumlah total anggaran Covid-19 ada puluhan miliar rupiah.

"Totalnya sekitar Rp80an miliar, saya tidak hafal detailnya. Kalau penyerapannya coba monitor ke BPPKAD," ucap Komang melalui ponselnya.

Di sisi lain, Plt Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, Reni Miharti saat hendak dikonfirmasi jumlah anggaran Covid-19 yang sudah terserap, masih sulit dihubungi.

Berdasarkan monitoring data Covid-19 Kabupaten Blora yang di update terakhir di situs resmi https://dinkes.blorakab.go.id/ pada hari Jumat, 4 Desember 2020 jam 12.24 WIB, terpantau ada 1.463 kasus positif Covid-19.

Dari jumlah tersebut dinyatakan sembuh sebanyak 1.116 orang dan yang dirawat di rumah sakit sebanyak 18 orang, serta yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 62 orang. Hingga saat ini, sebanyak 260 orang positif Covid-19 di Blora melakukan isolasi mandiri, dan sebanyak 10.383 orang telah melakukan pemeriksaan uji swab.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya