Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Awal Tahun 2021, Apa Kabar Gunung Merapi?

saat ini masih ada potensi bahaya guguran lava, lontaran material vulkanis,dan awan panas dari Gunung Merapi

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Jan 2021, 18:00 WIB

Diterbitkan 03 Jan 2021, 18:00 WIB

Aktivitas gunung merapi terlihat dari Lapangan Stiper, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Kamis (19/11/2020). Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tekonologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta pada 5 November lalu menaikkan status Gunung Merapi menjadi siaga level III. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Yogyakarta - Pemerintah Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kedua kalinya memperpanjang masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi karena aktivitas vulkanis gunung api aktif tersebut masih mengalami peningkatan.

Setelah pemberlakuan status tanggap darurat bencana erupsi Merapi berakhir pada 30 November2020, Pemerintah Kabupaten Sleman memperpanjang pemberlakuannya dari 1 sampai 31 Desember 2020 dan memperpanjang lagi pemberlakuannya dari 1 hingga 31 Januari 2021.

"Berdasarkan laporan hasil pemantauan aktivitas Gunung Merapi dari BPPTKG pada 18 hingga 24Desember 2020 telah terjadi peningkatan aktivitas vulkanis sehingga status aktivitas Gunung Merapi tetap pada status Siaga atau level III," kata Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman Joko Supriyanto di Sleman, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa saat ini masih ada potensi bahaya guguran lava, lontaran material vulkanis,dan awan panas dari Gunung Merapi. Di samping itu, ia melanjutkan, masih ada 240 warga dari kawasan Gunung Merapi yang mengungsi di tempat pengungsian Glagaharjo, Cangkringan, dan membutuhkan bantuan dari pemerintahdaerah untuk memenuhi kebutuhan dasar.

"Sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman direkomendasikan untuk melakukan mitigasi bencana akibat letusan Gunung Merapi yang bisa terjadi setiap saat," katanya.

Joko menjelaskan bahwa pemberlakuan status tanggap darurat memungkinkan pemerintah daerah menggunakan alokasi dana tidak terduga untuk keperluan penanggulangan dampak bencana.