Perda Pesantren Disahkan, Ponpes Tradisional Bisa Dapat Bantuan Pemerintah

Liputan6.com, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pondok pesantren (ponoes) salafiyah alias pesantren tradisional bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Hal itu terkait dengan telah disahkannya Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren alias Perda Pesantren oleh DPRD Jabar pada Senin (1/2/2021).

Selama ini, pesantren tradisional yang fokus mempelajari kitab kuning tidak mendapatkan atau sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah karena tidak memiliki pendidikan formal.

"Maka salah satu solusi adalah Perda Pesantren. Jadi ponpes berhak mendapatkan bantuan secara reguler dari pemerintah. Tidak menutup kemungkinan santri di Jabar dapat BOS," ucap Kang Uu dalam keterangan resminya, Selasa (2/1/2021).

Meski demikian, Uu menegaskan ponpes yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah ini harus benar-benar sesuai dengan aturan. Antara lain harus ada santri yang bermukim/mondok, ada kiai, ada pondok/asrama, ada masjid/musala, serta terpenting mempelajari kitab kuning terkait di antaranya Al-Qur'an, hadits, fiqih, tauhid, tafsir, nahwu, sharaf, balaghah, dan lainnya.

"Jadi kalau mengatasnamakan pesantren tetapi di dalamnya hanya pendidikan SD, SMP, SMA, tapi tidak belajar kitab kuning maka tidak termasuk pesantren," ujar Uu.

Uu berharap dengan adanya Perda Pesantren ini menambah kepercayaan orang tua untuk memasukkan anaknya ke ponpes dan menambah optimisme kepada para kiai dan ulama bahwa Pemprov Jabar memperhatikan ponpes.

Adapun selain bantuan, dalam Perda Pesantren juga membahas pembinaan pesantren, pemberdayaan pesantren, rekognisi pesantren, afirmasi, hingga fasilitasi.

Uu menjelaskan, unsur pemberdayaan dalam Perda Pesantren akan membuat ponpes, alumninya, hingga para kiai tidak diabaikan. Mereka akan diberdayakan atau dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di Jabar, khususnya terkait visi Jabar Juara Lahir dan Batin.

"Apalagi sesuai Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, maka harus menjadi tujuan pokok setiap daerah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di situlah fungsi para ulama, kiai, dan ajengan. Jadi diberdayakan khususnya dalam pembangunan manusia seutuhnya," kata Uu.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini

Lewat Perda Pesantren ini, ponpes pun akan mendapatkan penyuluhan dari pemerintah. Meski begitu, penyuluhan tersebut tidak akan mengganggu atau mengubah kurikulum masing-masing.

"Penyuluhan di sini bukan berarti masuk dalam kurikulum ponpes. Kami tidak akan masuk ke wilayah itu kalau (ponpes) tidak mau. Penyuluhan bisa seperti penyuluhan kesehatan, penyuluhan kebersihan, ataupun penyuluhan yang bersifat duniawi yang tidak ada di ponpes," ujar Uu.

Uu pun mengatakan, Pemprov Jabar segera menindaklanjuti penetapan Raperda menjadi Perda Pesantren dengan hal teknis yang termaktub lewat Peraturan Gubernur (Pergub).

"Perda Pesantren ini berlaku setelah dilembar negarakan oleh Pak Gubernur dan harapan kami setelah Perda Pesantren tingkat provinsi ini selesai, diikuti oleh Perda di tingkat kabupaten/kota. Jadi yang menganggarkan untuk pesantren bukan hanya provinsi, tapi juga kabupaten dan kota," katanya.

Selanjutnya, Pemprov Jabar akan membuat lembaga atau organisasi resmi untuk mewadahi perwakilan-perwakilan dari ponpes yang ada di Jabar. Organisasi ini diharapkan menjadi think tank (wadah pemikir) dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren.

Adapun berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, terdapat 8.343 pesantren di Jabar dengan santri mukim berjumlah 148.987 santri. Uu berujar, ditambah jumlah pesantren yang tidak tercatat dalam data, maka pesantren di Jabar berjumlah sekitar 12 ribu lebih dengan santri sekitar 6 juta orang.