Peningkatan Uang Makan ASN dan Pajak Kendaraan Jadi PR Gubernur Baru Bengkulu

Liputan6.com, Bengkulu - Presiden Joko Widodo melantik Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Dr Rohidin Mersyah - Rosjonsyah Syahili pada Kamis 25 Februari kemarin di Istana Merdeka. Pasangan yang diusung Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Hanura dan PKS ini menang dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu dan menuntaskan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Untuk meneropong harapan dan keinginan masyarakat terhadap pasangan yang akan memimpin Provinsi Bengkulu hingga tahun 2024 tersebut, Lembaga Survey Panji Research and Consulting (PRC) menggelar Polling secara online terkait 18 program prioritas yang ditawarkan pasangan ini saat kampanye Pilkada lalu.

Direktur eksekutif PRC, Dr Panji Suminar MA menyatakan, Poling ini melibatkan sebanyak 3.873 responden yag merespons secara random melalui jaringan berbasis smartphone, Laptop dan PC berbasis internet selama tujuh hari hingga batas akhir pada Sabtu 27 Februari 2021.

Setiap responden diharuskan memilih lima dari 18 program prioritas Rohdin-Rosjonsyah yang menjadi visi misi paslon tersebut saat kampanye Pilkada Bengkulu tahun 2020.

"Hasilnya, kita membagi menjadi empat kluster prioritas berdasarkan besaran persentase," ujar Panji, di Bengkulu Minggu (28/2/2021).

Hasilnya, Peningkatan uang makan, pemberian tunjangan daerah dan TPP bagi ASN di Bengkulu menempati urutan teratas dengan 13,6 persen. Urutan kedua dalam lima program prioritas klaster pertama adalah pembebasan pajak kendaraan bermotor roda dua dengan 10,5 persen selanjutnya peningkatan dan penyeragaman penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan BPD direspons sebesar 9,2 perse.

Kemudian, menjaga stabilitas dan peningkatan harga komoditas perkebunan terutama karet, kopi dan kelapa sawit sebesar 8,8 persen dan terakhir SPP gratis bagi siswa SMA/SMK dan SLB serta beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Dalam lima program prioritas harapan masyarakat pada kluster kedua, sebanyak 6,3 persen responden menginginkan program pembelian dan penampungan produk pertanian dengan harga yang layak dan penyediaan gudang oleh pemerintah.

Urutan kedua, program industri kreatif mendapat respons sebesar 5,9 persen. Kartu Bengkulu Sehat 5,3 persen. Peningkatan dan penyeragaman honor imam, khatib dan bilal serta pimpinan rumah ibadah mendapat respons sebesar 4,9 persen disusul program menjamin ketersediaan pupuk bagi petani sebesar 4,7 persen.

Lima program prioritas ketiga pada urutan teratas, responden menginginkan program listrik gratis bagi rumah tangga. Disusul program peningkatan kesejahteraan guru PAUD dan TK, lalu Pengadaan Alat pertanan gratis bagi petani, pemberian gas 3 kilogram gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta membangun pelabuhan perikanan, pabrik es untuk nelayan dan pemberian izin usaha perikanan serta program bantuan alat tangkap gratis untuk nelayan tradisional.

Kluster terakhir terdapat 3 program prioritas diantaranya pembangunan stadion mini di setiap kecamatan yang mendapat respon sebesar 2,5 persen. Selanjutnya Penurunan status kawasan hutan menjadi kawasan hutan sosial kemasyarakatan dan hutan adat mendapat respon sebesar 1,9 persen dan terakhir Membangun kebebasan pers, perlindungan hukum dan peningkatan kompetensi wartawan pada urutan terakhir dan mendapat respon sebesar 1,5 persen saja dari 3.873 responden.

Menurut Panji Suminar, periodesasi kepemimpinan pasangan ini yang tidak sampai 5 tahun hingga 2024 tersebut akan menjadi persoalan tersendiri. Apalagi total APBD Provinsi Bengkulu yang hanya Rp 3,3 Triliun setahun. Dari 18 program prortas yag direspon masyarakat tersebut, ternyata program sosial kemsyarakatan dan ekonomi kerakyatan ternaya menempati posisi teratas. Kondisi ini sangat wajar, sebab Bengkulu saat ini termasuk wilayah paling miskin di Pulau Sumatera.

"Kita akan mendorong 18 program prioritas ini masuk dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang akan diajukan dalam waktu dekat,' kata Panji Suminar.