Kritik Alissa Wahid Atas Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Liputan6.com, Yogyakarta Alissa Wahid, Koordinator Jaringan Gusdurian mengkritisi adanya sejumlah pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bernada diskriminasi, pelecehan terhadap perempuan, dan pelanggaran terhadap HAM. 

"Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertayaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar Hak Asasi Manusia," kata Alissa.

Alissa meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total terkait TWK yang digelar internal lembaga antiirasuah tersebut. Selain itu tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK. Sebelumnya diketahui, sebanyak 75 anggota KPK dianggap tidak lulus TWK, termasuk salah satunya Novel Baswedan. Semua yang tidak lolos tes terancam nonaktif.

"Ketiga, meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang mempunyai komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran terhadap orang-orang yang berintegritas dalam tubuh KPK," katanya.

Alissa mengatakan untuk poin keempat, Gusdurian juga meminta Presiden dan DPR RI untuk mengembalikan independsi KPK karena UU KPK hasil revisi menimbulkan pelemahan yang sangat nyata di tubuh KPK. Sejak berdiri, KPK terbukti mampu menjadi lembaga yang berintegritas dalam memberantas korupsi. 

"Pelemahan terhadap KPK menjadi indikasi berkurangnya komitmen pemberantasan korupsi yang membahayakan masa depan bangsa dan negara," katanya.

Poin selanjutnya, Alissa mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal  upaya pemberantasan korupsi dan mengawal independsi KPK dari upaya pelemahan berupa narasi dan stigma negatif yang memecah belah bangsa.

"KPK didirikan dengan proses yang panjang karena dimulai di era BJ Habibie, dibangun pondasi oleh KH. Abdurrahman Wahid, dan diresmikan di era Megawati Soekarno Putri. Sudah seharusnya pemberantasan korupsi menjadi agenda utama negara karena  korupsi sangat menghancurkan sendi-sendi kehidupan," katanya.

Simak juga video pilihan berikut ini: