Respon Pemkot Cirebon Terkait Kisruh Perebutan Takhta di Keraton Kasepuhan Cirebon

Polemik perebutan takhta di Keraton Kasepuhan semakin meruncing bahkan belakangan terjadi berbagai penolakan dari sejumlah pihak.

oleh Panji Prayitno diperbarui 23 Agu 2021, 20:00 WIB
Diterbitkan 23 Agu 2021, 20:00 WIB
Begini Respon Pemkot Cirebon Terkait Kisruh Perebutan Tahta di Keraton Kasepuhan Cirebon
Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan pemerintah daerah akan menarik rem darurat imbas meningkatkan angka positif covid-19. Foto (Liputan6.com / Panji Prayitno)

Liputan6.com, Cirebon - Kisruh perebutan takhta Keraton Kasepuhan Cirebon menuai berbagai respon dan dorongan sejumlah pihak.

Apalagi setelah acara jumenengan atau penobatan Rahardjo Djali sebagai sultan baru pada 18 Agustus 2021 lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan tidak punya mekanisme untuk ikut campur dalam polemik tersebut.

"Ini kan masalah internal ya kami harap bisa diselesaikan secara internal," kata Agus Mulyadi, Senin (23/8/2021).

Menurut dia, Pemkot Cirebon sebagai pihak luar hanya bisa mendorong agar penyelesaian masalah dilakukan sebijak mungkin.

Para pihak yang sedang berselisih diminta mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah.

"Kalau memang sedang dalam proses hukum, kedepankanlah proses hukum yang berlaku," ujar Agus.

Namun demikian, Agus menegaskan Pemkot Cirebon hanya meminta pihak Keraton Kasepuhan Cirebon yang berselisih agar memperhatikan dua hal.

Yakni, tetap berupaya mempertahankan Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai simbol budaya bangsa. Selain itu, Agus memperingatkan polemik di Keraton Kasepuhan Cirebon jangan sampai berdampak pada situasi Kota Cirebon.

"Pemkot Cirebon hanya mencermati Keraton Kasepuhan sebagai simbol budaya dan itu harus dipertahankan. Polemik yang terjadi pun jangan sampai mengganggu kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) Kota Cirebon," kata dia.

Saksikan video pilihan berikut ini

Masalah Internal

Begini Respon Pemkot Cirebon Terkait Kisruh Perebutan Tahta di Keraton Kasepuhan Cirebon
Sultan Kasepuhan dari pihak Aloeda II beserta jajaran perangkat adat memberikan keterangan pers usai mengikuti prosesi pelantikan yang dilakukan secara tertutup. Foto (Liputan6.com / Panji Prayitno)

Menurut dia, pemerintah daerah memandang polemik yang terjadi di Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai urusan keluarga, maka harus diselesaikan secara internal.

Kalaupun ada mekanisme yang mengharuskan Pemkot Cirebon mediasi maka harus duduk bersama. Persoalan pepakem yang berlaku di Keraton Kasepuhan Cirebon harus diselesaikan internal.

Seperti diberitakan sebelumnya, polemik perebutan takhta Keraton Kasepuhan Cirebon belum berakhir. Pihak Rahardjo Djali diam-diam menggelar pelantikan atau jumenengan pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Pria yang sempat viral karena aksi penggembokan di Keraton Kasepuhan itu mengkalim diri sebagai Sultan Sepuh Aloeda II.Rahardjo mengklaim sebagai penerus sah atas takhta Sultan ke-11 Keraton Kasepuhan, yaitu Sultan Sepuh XI Radja Jamaludin Aluda Tajul Arifin.

Prosesi jumenengan tersebut digelar tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga maupun kerabat saja. Prosesi pelantikan dilakukab di salah satu rumah yang ada di dalam lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon.

"Kenapa dipilih tempat ini, karena Sultan Sepuh XI menghabiskan sisa hidupnya di sini. Beliau setelah menikahi nenek saya, Nyi Mas Rukjah, mengganti gelar di belakangnya dari Natadiningrat menjadi Aluda. Kami memang tidak mengundang siapa pun, karena ini untuk menjaga kesakralan penobatan ini," kata Rahardjo kepada awak media, Kamis (19/8/2021) sore.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya