Beredar Surat Bupati Blora Minta Persetujuan Utang Daerah Rp250 Miliar

Liputan6.com, Blora - Surat resmi Pemkab Blora meminta persetujuan DPRD Blora melakukan peminjaman uang alias utang daerah kepada Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp250 miliar, tersebar dan viral di media sosial.

"Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Blora berencana untuk membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang saat ini masih kurang," demikian isi surat berstempel basah dan bertandatangan resmi Bupati Blora, Arief Rohman yang diterima Liputan6.com, Selasa (2/11/2021).

Dalam surat itu, diterangkan bahwa rencana utang daerah harapannya untuk memberikan pengaruh positif pada berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Blora, baik bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, ataupun bidang sosial lainnya.

Pemerintah Kabupaten Blora menargetkan untuk meningkatkan kondisi jalan mantap menjadi lebih 70 persen yang sebelumnya pada akhir tahun 2020 pencapaian kondisi mantap hanya sebesar 63, 70 persen.

"Guna merealisasikan hal tersebut, diperlukan anggaran kurang lebih Rp 300 miliar, dan tidak dapat dicukupi melalui APBD Kabupaten Blora tahun 2022," terang surat itu.

Adapun jangka waktu pelunasan utang daerah akan dilakukan selama 30 bulan atau tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah.

Lebih lanjut, dijelaskan adanya aturan yang termaktub dalam PP nomor 5 tahun 2018 tentang pinjaman daerah disebutkan pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

"Untuk itu besar harapan kami rencana tersebut dapat disetujui," tulis surat itu lagi.

Bupati Blora Arief Rohman saat dikonfirmasi membenarkan tentang adanya surat yang diterbitkan itu. Apabila ingin mendapatkan penjelasan secara lebih, ia meminta untuk bertemu secara langsung.

"Ketemu langsung saja biar penjelasannya lebih jelas dan komplit," jawab Gus Arief melalui pesan selularnya.

Diketahui, adanya surat permintaan persetujuan utang daerah yang beredar berantai ini ramai jadi bahasan. Tidak sedikit masyarakat yang menolak maupun yang mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Blora.

Mendiskursuskan kabar yang mencuat ini di ruang publik dipandang perlu agar masyarakat tahu dan jadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan secara benar dan tepat pula.