PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Politikus Demokrat Kritik Kedatangan Sandiaga Uno ke Kampung Halamannya di Gorontalo, Mengapa?

Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Salahudin Uno di Provinsi Gorontalo beberapa hari lalu mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Erwin Ismail.

oleh Arfandi Ibrahim diperbarui 11 Nov 2021, 08:00 WIB

Diterbitkan 11 Nov 2021, 08:00 WIB

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Erwin Ismail (Arfandi Ibrahim/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Salahudin Uno di Provinsi Gorontalo beberapa hari lalu mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Erwin Ismail.

Ia menilai, jika kunjungan Sandiaga ke kampung halamannya tidak membawa dampak yang signifikan. Bahkan, ia mengaku jika kedatangan Menteri Pariwisata di Gorontalo tidak begitu menarik.

"Percuma bicara pulang kampung tapi tidak bawa anggaran," kata Erwin.

"Kalau memang dia merasa ini kampung halamannya bawa uang dong, tidak semata hanya retorika atau hanya foto-foto saja," tuturnya.

Erwin berharap, jika menteri pariwisata ingin berkunjung lagi ke Gorontalo harus membawa dampak positif bagi masyarakat Gorontalo. Minimal bisa membawa anggaran, percuma saja, menteri datang hanya sebatas kunjungan kerja.

"Seperti yang ada di Sulawesi Utara ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sana Rp1,4 triliun anggaran, nah itu kan enak Presiden datang atau menteri datang bawa anggaran," ujar Erwin.

"Kalau datang ke Gorontalo hanya sebatas wacana doang, Erwin Ismail juga bisa," katanya.

Simak juga video pilihan berikut:

Dinas Pariwisata Minim Anggaran

Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Salahudin Uno di Provinsi Gorontalo

Tidak hanya itu, kata Erwin, saat ini anggaran untuk Dinas Pariwisata belum maksimal. Komisi III adalah mitra kerja Dinas Pariwisata, banyak konsep serta perencanaan yang telah dirancang untuk memajukan pariwisata, tetapi tidak ada anggaran.

"Lagi-Lagi keberpihakan anggaran pun belumlah maksimal," kata anggota legislatif dari Fraksi Demokrat itu.

Erwin menambahkan, dari 34 dinas OPD seharusnya Dinas Pariwisata masuk pada ranking delapan dalam mendapatkan alokasi anggaran yang banyak. Karena jika dilihat, rencana kerja Dinas Pariwisata masih sama di tahun 2021,

"Hal tersebut, menunjukkan tidak ada peningkatan yang cukup signifikan," tambah Erwin.

"Padahal, pariwisata merupakan salah satu dinas yang masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur. Saya berharap ini jadi perhatian," ia menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓