Kemiskinan Kulon Progo Tinggi, Sekda: Mereka Makan Nasi dan Puasa

Liputan6.com, Kulon Progo - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai tingginya kemiskinan di wilayah itu yang mencapai 18,38 persen atau 81.140 jiwa disebabkan masyarakat lebih memilih hidup sederhana, dibandingkan membelanjakan uang untuk kebutuhan konsumsi yang berlebihan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara di Kulon Progo, Minggu mengatakan berbicara kemiskinan adalah indikator. Karena indikator yang digunakan untuk acuan masih menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, maka kemiskinan di Kulon Progo akan tetap tertinggi.

"Gini rasio Kulon Progo antara 36 sampai 39. Hal ini sudah menggambarkan. Masyarakat Kulon Progo lebih memilih hidup sederhana, dibandingkan masyarakat Kota Yogyakarta. Mereka dikatakan miskin, tidak mempersoalkannya. Mereka makan nasi dan puasa sudah biasa," kata Astungkara.

Selain itu, menurut dia, tingginya kemiskinan di Kulon Progo disebabkan pola pikir masyarakat yang lebih mudah dikatakan miskin dibandingkan masyarakat yang mampu. Contohnya, masyarakat masih meminta BPJS Kesehatan dibiayai Pemkab Kulon Progo.

"Artinya, masyarakat lebih memilih dilabeli miskin. Kami tidak bisa berbuat banyak. Itu pilihan masyarakat," katanya, dikutip Antara.

Ia mengatakan setiap tahun, Pemkab Kulon Progo ditargetkan Pemda DIY untuk penurunan angka kemiskinan sebesar 3 persen. Hal itu tidak mungkin dan berat.

Dulu, di Kulon Progo ada megaproyek Bandara Internasional Yogyakarta yang mencapai Rp8 triliun, yang berubah angka kemiskinannya hanya Kecamatan Temon yang mengalami penurunan. Sekarang kecamatan yang masih bertahan kemiskinannya di Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap. Hal ini disebabkan sumber daya alam di Desa Kalirejo terbatas.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Ini:

"Untuk itu, kami mencoba menciptakan wisata. Tapi kalau indikatornya masih seperti sekarang, disurvei tetap sama. Artinya, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hingga bantuan sosial tunai (BST) bisa menyebabkan penurunan drastis, tapi masyarakat tidak mau. Mereka lebih memiliki melabelkan dirinya miskin. Hal ini yang sudah dan dilematis," katanya.

Menurut dia, apapun program yang dilaksanakan pemerintah pusat sampai kabupaten bila masyarakat lebih memilih melabelkan dirinya sebagai orang miskin akan tetap sama. Sehingga program penanganan kemiskinan di Kulon Progo akan tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Yakni penanganan kemiskinan dengan program pendekatan kewilayahan, penumbuhan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang dilakukan bappeda sekarang, yakni memetakan kemiskinan setiap desa," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono meminta pemkab mengevaluasi program pengentasan kemiskinan di wilayah itu. Sebab, APBD Kulon Progo sejak adanya COVID-19 difokuskan pada penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Meski anggaran penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi belum berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan kebangkitan ekonomi masyarakat. Sehingga, menurut kami perlu adanya evaluasi program tersebut," katanya.