Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?

Truk 'Obesitas' Dilarang Melintasi Banten

Dirlantas Polda Banten terus mensosialisasikan jalan bebas kendaraan Over Dimensi Over Load (ODOL).

oleh Yandhi Deslatama diperbarui 12 Mar 2022, 08:00 WIB

Diterbitkan 12 Mar 2022, 08:00 WIB

Pengusaha minta penundaan kebijakan zero odol

Sejumlah truk melintasi ruas jalan tol Tangerang-Jakarta, Kota Tangerang, Banten, Rabu (2/3/2022). Apindo mengatakan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan (over dimension overload/ODOL) akan sulit dilaksanakan pada 2023 karena ekonomi terpuruk akibat covid-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Serang - Dirlantas Polda Banten terus mensosialisasikan jalan bebas kendaraan Over Dimensi Over Load (ODOL). Kali ini sosialisasi diberikan kepada pengusaha barang yang menggunakan jasa angkut truk. Kendaraan yang terbukti melanggar, dipasangi stiker oleh polisi.

"Di lapangan mulai tindakan pemasangan stiker, peringatan, dan lain-lain. Meskipun (pelanggar ODOL menurun dalam jumlah) kecil, tapi mengarah ke arah kebaikan prosentasenya," kata Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Budi Mulyanto, Kamis (10/3/2022).

Penyedia jasa angkutan dan pengusaha barang diminta menghitung ulang biaya produksi mereka, agar biaya angkut bisa lebih di evisiensikan lagi. Sehingga kendaraan angkut tidak lagi kelebihan muatan dan kapasitas angkutnya bisa di normalkan kembali.

"Salah satunya pemilik barang bisa menghitung kembali komponen dalam produktifitas barangnya," terangnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kata Pengusaha Truk Soal ODOL

Kesepakatan Polri, Pemerintah Dan Aptrindo Hilangkan ODOL Tahun 2023 Dari Jalan Raya. (Dokumentasi Polda Banten).

Kesepakatan Polri, Pemerintah Dan Aptrindo Hilangkan ODOL Tahun 2023 Dari Jalan Raya. (Kamis, 17/02/2022). (Dokumentasi Polda Banten).

Syaiful Bahri, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten menuding, kendaraan ODOL biasanya dilakukan pengusaha pertambangan dan bukan anggotanya. Sedangkan anggota Aptrindo, dia mengklaim, selalu mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jika pun truk pengangkut tambang ditindak tegas oleh polisi, diklaimnya tidak menganggu sistem distribusi angkutan logistik nasional.

"Tidak semua kendaraan yang bergerak di Banten itu anggota kita, kita bergerak di pelabuhan dan industri. Kalau tambang gitu, itu bukan anggota kita, toh tidak mengganggu logistik kita, Banten khususnya," kata Ketua DPD Aptrindo Banten, Syaiful Bahri, Kamis (10/3/2022).

Dia menerangkan, truk yang beroperasi saat ini merupakan kendaraan lama. Bak muatan truk berukuran lebih besar dan luas dibandingkan buatan terbaru. Sehingga memungkinkan angkutan barang melebihi kapasitas dan kemampuan kendaraan.

Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait angkutan barang dan logistik, agar secara perlahan merubah ukuran bak muatannya agar dikembalikan sesuai standar nya.

"Rata-raya masalahnya dari dimensi, baknya lebar dan tinggi-tinggi. Karena kan bukan ratusan ribu (kendaraan), tapi jutaan," jelasnya.

Lanjutkan Membaca ↓