Keluh Kesah Warga Transmigran di Kaltara, dari Soal Lahan hingga Minimnya Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin, mengunjungi lokasi transmigrasi SP 6 Blok B, yang berlokasi di Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam kunjungan itu turut serta Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Surya Tjandra, dan beberapa anggota DPD RI, Hasan Basri, Marthin Billa, dan Fernando Sinaga.

Menurut Mahyudin, kunjungan ke wilayah transmigran itu bertujuan menyerap langsung aspirasi warga, mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi mereka selama ini.

"Kami mengunjungi wilayah transmigran yang berlokasi di SP 6 blok B, Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara untuk melihat dan mendengar langsung berbagai keluhan dari warga transmigran. Sehingga bisa dicarikan solusinya segera," katanya, Rabu (30/3/2022).

Mahyudin menambahkan, dalam kunjungan kerja ke wilayah transmigrasi itu turut menyertakan Wamen ATR/BPN, mengingat beberapa permasalahan yang dihadapi warga transmigran terkait lahan.

"Banyak permasalahan yang dikeluhkan warga, antara lain pengukuran Hak Pengelolaan (HPL) yang belum terbit sertifikatnya. Kita berharap dengan hadirnya Wamen ATR/BPN, masalah itu segera bisa diatasi bisa," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak juga video pilihan berikut ini:

Wamen ATR/BPN Surya Tjandra dalam pertemuan itu juga menegaskan, akan membantu dengan menghimpun informasi mengenai berbagai keluhan warga terkait penerbitan serifikat HPL.

"Kami akan teruskan informasi terkait HPL, terutama untuk pengelolaan kebun, sehingga warga bisa produktif memanfaatkan lahan yang tersedia. Tentu saja dengan melibatkan lintas kementerian," katanya.

Dalam pertemuan itu, menurut Mahyudin, warga juga banyak mengeluhkan berbagai permasalahan lain di wilayah transmigrasi, seperti pembangunan infrastruktur dan produktivitas pertanian yang kerap terserang hama.

"Kami menemukan juga beberapa masalah infrastruktur seperti perlunya dibangun jalan yang layak, pintu air, tanggul keliling di pemukiman, dan sebagainya. Permasalahan pertanian juga disampaikan warga terkait serangan hama. Maka kami akan sampaikan melalui komite di DPD RI serta  lintas kementerian, seperti Kementerian ATR/BPN, Kemterian Pertanian, dan juga Kementerian PUPR, agar segera teratasi," katanya.