Menteri ESDM Tegaskan Pemerintah Alokasikan Solar Subsidi untuk Masyarakat

Liputan6.com, Medan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengeaskan, pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu, dan bukan diperuntukkan untuk industri-industri yang melakukan bisnis comercial.

Penegasan itu disampaikan Arifin saat melakukan peninjauan di SPBU 14.201.127 Jalan Sisingamangaraja XII, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), bersama Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati.

Arifin mengimbau agar para industri-industri yang selama ini masih menggunakan solar subsidi, baik secara langsung ataupun tidak, untuk memakai Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak bersubsidi.

"Supaya tidak mengurangi jatah masyarakat yang memang dialokasikan untuk bisa mendapatkan alokasi bahan bakar subsidi ini," katanya, Sabtu (9/4/2022).

Dijelaskan Menteri ESDM, saat ini terjadi perubahan yang cukup besar, yaitu perbedaan harga bahan baku BBM. Sekarang ini harga minyak dunia meningkat, dan juga suplainya sulit.

"Kalau ini tidak bisa kita pahami, kemudian tidak bisa kita disiplinkan bersama, bisa menyebabkan jumlah subsidi dan kompensasi pemerintah menjadi besar," jelasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Diterangkan Arifin Tasrif, setiap kenaikan 1 Dolar harga minyak bumi memberikan dampak tambahan beban Rp 5,7 triliun. Diminta pengertian dari seluruh pihak yang memang tidak ada haknya untuk mengambil BBM subsidi.

"Kita ingin anggaran-anggaran tersebut untuk menumbuhkan perekonomian kita, dan masyarakat bisa terbantu," terangnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menyebut, dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan, kasus banyak ditemukan yaitu industri yang harusnya tidak menggunakan BBM subsidi malah menggunakan biosolar.

"Kan biosolar itu lebih diutamakan untuk angkutan umum, angkutan logistik, nelayan, petani. Kalau kemudian industri besar masuk, itukan jadi mengurangi jatah yang akhirnya menjadi over kuota," sebutnya.

Diungkapkan Nicke Widyawati, hari ini secara nasional stok solar subsidi sudah over kuota. Menurutnya, yang namanya pengawasan monitoring selalu dilakukan bersama-sama. Sebab kalau tidak tepat sasaran, hak masyarakat akan berkurang.

"Makanya kita ada call center 135. Jadi jika menemukan atau melihat adanya penimbunan itu bisa call ke call centernya Pertamina di 135," ungkapnya.

Nicke kembali menegaskan, hari ini di seluruh Indonesia termasuk Sumut sudah over kuota untuk solar subsidi, dan tidak ada kelangkaan karena sudah ditambah pasokannya.

"Pak Menteri juga tadi sudah menyampaikan, dari lima SPBU yang sudah didatangi stok ada, tidak ada antrean panjang. Artinya, kondisi sudah stabil dan tidak ada masalah. Jangan masih menghembus-hembuskan kelangkaan, antrean. Pak Menteri langsung turun, dan terus kita lakukan pengecekan ke seluruh daerah," tandasnya.